Tanggung Jawab

Negeri yang rakyatnya hanya mau menerima perintah dan tidak pernah turut memperhatikan atau mengatur pemerintahan negerinya, tidak memiliki kemauan dan melakukan kemauan itu dengan tanggung jawab penuh....
Demikian yang disampaikan Drs. Mohammad Hatta, mantan Wakil Presiden RI I. Sebuah pesan yang "telak" ditujukan kepada semua aparatur pemerintah, dari tingkat pusat hingga daerah, jika kita mau mencernanya.
Mengapa demikian? Sebab, mau diakui atau tidak, pemerintah, merupakan "aktor utama" dan memiliki peran yang besar di dalam mengelola semua "kekayaan" negara, pun daerah, demi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Dan, di balik sebuah pengelolaan, pasti juga terkandung makna pertanggungjawaban di sana. Mulai dari proses perencanaan hingga evaluasinya, harus dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Di hadapan masyarakatnya.
Mengapa demikian? Sebab, hal ini akan menjadi indikator pelaksanaan pembangunan daerah dalam masa satu tahun berjalan. Dari sana dapat diukur sejauh mana efektivitasnya. Apa yang telah dilakukan; inovasi apa yang telah terjadi; serta apa yang menjadi kekurangannya.
Dari sana pula, dapat menjadi sebuah cermin. Apa yang harus dilakukan pada tahun mendatang, sekaligus menyempurnakan kekurangan-kekurangan di dalam proses pembangunan daerah tahun sebelumnya. Semua dicurahkan demi mengejar sasaran yang telah disepakati bersama.
Tentu saja tidak ada yang objektif di dalam menilai pertanggungjawaban tersebut. Tetapi, patut diingat, komitmen bersama untuk menjalankan semua proses pembangunan daerah haruslah berada di atas segalanya.
Pertanggungjawaban, pada prinsipnya, bukanlah sarana untuk mengadili si pelaksana kebijakan. Dia hanyalah sebuah sarana untuk merefleksikan kemampuan dan kekurangan pelaksanaan pembangunan daerah. Dia hanyalah sebuah sarana yang harus menunjukkan sebuah keberlanjutan. Di adalah sarana untuk mengukur efektivitas pembangunan daerah di masa itu.
Karena itulah, akan lebih bijak dan lebih baik, jika kita mau mempelajari secara jeli pertanggungjawaban tersebut. Berilah masukan yang objektif, baik saran, kritik ataupun solusi dari apa yang telah terjadi pada proses pembangunan tahun lalu. Jadikan itu sarana untuk lebih meningkatkan partisipasi kita semua di dalam pembangunan daerah.
Bagi pemerintah, pertanggungjawaban ini haruslah mencerminkan rasa keadilan dan objektivitas. Katakan dengan jujur mana saja hal-hal yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Dan, katakan pula apa saja yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah itu.
Jika pemerintah dan para pemegang kebijakan sudah mau jujur, ada baiknya pula masyarakat menyadarinya dan mengulurkan tangannya untuk membantu. Hakekat sistem manajemen pembangunan partisipatif akan berjalan jika hal ini dapat dilakukan.
Pertanggungjawaban, sekali lagi, bukanlah sarana untuk mengadili. Tetapi, dia adalah cermin bagi kita semua, cermin sampai sejauh mana kita mau peduli terhadap pembangunan daerah. Bukankah hasil pembangunan itu akan dinikmati oleh kita semua?

"Laskar Pelangi"

Mungkin Anda terkejut membaca judul editorial saya kali ini. Mungkin di antara Anda yang berkomentar bahwa saya latah dengan fenomena film "Laskar Pelangi" yang tengah ditayangkan di bioskop-bioskop di hampir seluruh wilayah Indonesia. Atau, novelnya yang telah lebih dulu menghentak!
Tetapi, harus saya tegaskan di sini, bahwa secara jujur saya terangkan, saya belum pernah menonton film tersebut, mungkin dikarenakan di Kota Blitar tidak terdapat satu pun bioskop di masa kini; dan bahkan, saya belum pernah membaca novelnya. Namun, bukan berarti saya tidak mengikuti perkembangan zaman.
Namun, saya harus jujur, saya patut berterima kasih dan mengapresiasi karya brilian anak bangsa Indonesia, seperti Andrea Hirata, si pengarang novel Laskar Pelangi; dan Riri Riza serta Mira Lesmana yang mengangkat novel tersebut ke layar bioskop.
Namun, bukan hal itu yang akan saya sampaikan melalui ruang yang sempit ini. Terus terang, saya tergelitik dan terinspirasi dengan sebuah artikel di sebuah surat kabar harian nasional, yang mengangkat judul "Laskar Pelangi" Politisi Harus Menangis, guna saya angkat di dalam ruang ini.
Sedikit petikan tulisannya saya sampaikan di sini: "Pelangi adalah rakyat. Rakyat perlu didengar. Dalam berbagai dialog, pejabat pemerintah ingin dimengerti rakyat. Maka, pejabat diberi waktu bicara, banyak menjelaskan. Rakyat hanya mendengar penjelasan. Untuk menangkap aspirasi rakyat, dengarkanlah rakyat. Supaya bisa mendengar, diamlah jangan banyak bicara (Kompas, 8 Oktober 2008)."
Maka, jika diambil sebuah analogi, "laskar pelangi" adalah laskar rakyat. Rakyat Indonesia, pastinya. Laskar yang selama ini, jika mengacu pada petikan tulisan di atas, hanya selalu diposisikan sebagai pendengar. Sebagai penonton bagi para pejabat pemerintahan.
Dan, calon pejabat pemerintahan pula.
Lho, ada apa dengan pejabat dan calon pejabat pemerintahan? Anda mungkin akan bertanya-tanya. Baiklah, dengan analogi bahwa pemerintahan saat ini, yang terdiri dari lembaga eksekutif dan legislatif, secara nasional akan memasuki masa paripurna tugasnya pada tahun 2009 mendatang, apa yang tengah terjadi pada bulan-bulan terakhir ini?
Dapat dipastikan mereka tengah menyiapkan sebuah strategi untuk "merengkuh" pelangi tersebut. Caranya juga seragam. Dengan kampanye yang simpatik. Memampangkan senyum yang penuh dengan ketulusan –kelihatannya.
Semua senyum dari wajah yang seolah tulus itu dipampangkan melalui medium yang dapat dilihat "laskar pelangi". Dan semua seolah-olah dibuat dengan seindah mungkin, meski dalam kenyataannya justru "merusak" keindahan!
Semua mencoba meraih simpati dari "laskar pelangi". Meski nantinya, setelah mereka menjadi pejabat pemerintahan, dapat dipastikan meninggalkan dan melupakan "laskar pelangi" yang terkena "hipnotis" dengan cara memberikan dukungan kepada mereka.
Dan, mau diakui atau tidak, inilah konsekuensi demokrasi "pesta-pora" yang tengah berlaku di negeri ini. Demokrasi formalitas yang tidak (atau belum) menyentuh substansi, bahwa demokrasi hanyalah sekadar alat untuk mencapai tujuan bersama: kesejahteraan masyarakat!
Maka, wajar adanya jika di dalam masa kampanye "bak ibu yang sedang mengandung"; selama lebih-kurang sembilan bulan ini, tidak ada satu pun dari calon pejabat pemerintahan itu yang tidak menebar pesona. Tidak main-main, dalam menebar pesona tersebut, mereka pukul rata; tidak pakai prinsip tebang pilih, seperti halnya penegakan hukum di bidang korupsi!
Tidak peduli negara tengah terimbas krisis akibat ketamakan neo-liberalisme. Tidak peduli negeri ini terus-menerus dirundung kemalangan. Mereka akan tetap menebar pesona. Menjelma menjadi "selebritis-selebritis" lokal hingga nasional, menyaingi selebritis aslinya. Semua dilakukan demi kepentingan mereka dalam jangka pendek, dengan mengatasnamakan upaya "merengkuh" pelangi.
Padahal, sebenarnya, "laskar pelangi" tersebut sudah jenuh dengan perilaku mereka. Pencitraan mereka tidak begitu masuk ke dalam alam sadar "laskar pelangi" dan tidak mampu menggerakkan mereka secara keseluruhan untuk mendukung para calon pejabat pemerintahan.
Mengapa demikian? Sebab, "laskar pelangi" itu kini sadar bahwa mereka akan tetap menjadi "laskar pelangi" seperti gambaran Andrea Hirata di dalam novelnya. Toh, seusai "pesta" digelar, semua orang akan melupakan apa yang ada dan terjadi di dalam "pesta" tersebut.
Maka, jangan salahkan jika "laskar pelangi" itu nantinya akan "bergerak" dan menghukum mereka, dengan cara tidak memilih para calon pejabat pemerintah yang selama ini tidak berpihak kepada "laskar pelangi". Pesan saya: "laskar pelangi", bola itu sekarang berada di tangan Anda. Genggamlah dan gunakan dengan sebaik mungkin. Majulah "laskar pelangi"!

* Dimuat di dalam bulletin Cakrawala edisi November 2008

Belajar

TS. Elliot, sejarawan kenamaan, pernah mengatakan, jika masyarakat ingin maju peradabannya, belajarlah dari sejarah. Sejarah ini mengajarkan kepada manusia cara berpikir, bersikap dan berbuat yang merujuk pada masa lalu guna membangun masa depannya...Dari sejarah, manusia bisa berkaca tentang peristiwa masyarakat atau bangsa yang gagal dan sukses dalam kehidupannya....
Apa yang diungkapkan sejarawan tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini, manusia selayaknya mau berkaca pada peristiwa masa lalu. Dari agenda sejarah ini, manusia akan bisa menemukan mutiara hikmah yang berguna untuk mendidiknya sehingga dalam kehidupan yang dijalani tidak sampai terjerumus, apalagi terjungkal di jurang kegagalan (Abdul Wahid, 2007).
Intisari dari apa yang disampaikan petikan tulisan Abdul Wahid di atas adalah sejarah merupakan sebuah pelajaran yang baik untuk merefleksikan suatu bangsa dan negara, serta menjadikannya "modal" untuk membangun masa depan yang baik.
Sejalan dengan itu, Kota Blitar sudah tepat di dalam relnya, dengan menjunjung tinggi gelora dan semangat perjuangan serta keteladanan "anak daerah"-nya, seperti Adipati Ariyo Blitar; Shodancho Soeprijadi; dan Ir. Soekarno, untuk membangun daerah.
Sebab, mau diakui atau tidak, figur para tokoh itulah yang menginspirasi dan mengilhami "nafas" masyarakat Kota Blitar di dalam membangun daerah. Selain dihormati, para tokoh tersebut, memberikan "arti" yang besar bagi kebesaran nama daerah; nusa; bangsa dan negara ini.
Tetapi, benar apa yang dikatakan Abdul Wahid di dalam tulisannya itu, bahwa kita sebaiknya tidak hanya mengambil gelora, semangat dan keteladanan para tokoh tersebut. Kita harus menentukan arah dan agenda sejarah kita sendiri. Serta mengelolanya demi kebaikan semua komponen masyarakat.
Karena itulah, "figur-figur" baru yang mampu menyerap intisari semangat, gelora dan keteladanan para tokoh tersebut, amat diperlukan sebagai "modal dasar" pembangunan daerah.
Dan, agar tidak terputus, kita harus menyiapkan pula "figur-figur" mendatang yang nantinya harus memiliki "modal dasar" tersebut, serta mampu mengembangkannya di tengah himpitan perubahan zaman yang semakin cepat dan deras ini.
Sehingga, sebuah cita-cita daerah: pembangunan daerah yang berlandaskan atas "nafas" nasionalisme di Kota Blitar, bisa terus berjalan, tanpa memedulikan siapa pun "figur" pemimpin daerah.
Hal ini menjadi bersifat penting, sebab, kami yakin, tidak ada satu pun ingin pembangunan daerahnya menjadi gagal. Terjerumus di dalam kegagalan. Semua manusia Kota Blitar pastilah menginginkan kesuksesan. Lagi pula, siapa, sih, yang ingin dianggap gagal?

*Tulisan Editorial ini dimuat pada Bulletin Cakrawala edisi Februari 2008

Kesetaraan

Tak mungkin akan tercipta kesetaraan bila elit tidak mencerminkan peradaban. Begitu ujar-ujar yang disampaikan Ki Hadjar Dewantara, sebagai pesan kepada para pemimpin negara ini di masa revolusi, pasca-proklamasi kemerdekaan RI.
Pesan Bapak Pendidikan Indonesia tersebut, mungkin, masih relevan dalam konteks kekinian. Kesetaraan yang menjadi idaman masyarakat, secara makro, dapatlah dikatakan sebagai sebuah isapan jempol belaka.
Pasalnya, seperti kita ketahui bersama, para elit kita, baik di kursi eksekutif dan legislatif, masih belum menampakkan sebuah perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik lagi. Mereka belum dapat membuat sebuah peradaban yang dilandasi oleh kesetaraan.
Jika pun terdengar adanya kesetaraan, namun implementasinya masih belum menyatakan demikian. Maka, dapat dipastikan, (lagi-lagi) yang namanya kesetaraan masih bersifat isapan jempol belaka. Mimpi yang tidak berkesudahan.
Kondisi demikian di Kota Blitar, sudah mulai terkikis. Antara elit dengan masyarakatnya, kini mulai terlihat kesetaraan. "Jurang" pembeda di antara keduanya semakin tipis. Semakin tidak terlihat, jika yang menjadi tolok ukurnya adalah kesejahteraan.
Mengapa demikian? Patut diakui, kesadaran para elit untuk menjadi pamong praja-bukan lagi menjadi pangreh praja-bagi masyarakatnya, yang menjadi landasan utama. Semua yang dilakukan para elit Kota Blitar, pastilah dapat dibuktikan, adalah demi kesejahteraan masyarakatnya.
Hasilnya pun dapat dilihat dengan jelas. Banyak program dan kegiatan di Kota Blitar yang selalu melibatkan peran serta masyarakat. Tidak peduli apa rasnya, bagaimana keadaan sosial dan ekonominya, dan lain sebagainya.
Bahkan, untuk mengangkat derajat, harkat dan martabat masyarakat yang kurang mampu pun, tidak terlihat lagi siapa yang paling berperan. Masyarakat dan elit seakan mau bersatu demi menciptakan sebuah "peradaban".
Peradaban yang dilandasi gelora dan semangat implementasi dari Pancasila. Gelora dan semangat untuk selalu bergotong royong untuk membangun daerah; nusa; bangsa dan negara. Gelora dan semangat untuk menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bagi siapa pun yang memiliki keterikatan dengan Kota Blitar dan NKRI.
Sekarang yang menjadi pertanyaan, jika di Kota Blitar hal ini bisa dilakukan, mampukah hal ini "menularkan virus positif" bagi semua komponen masyarakat dan warga negara Indonesia? Niscaya hal ini tidak akan berjalan, jika elit masih merasa sebagai "elit"!

*Tulisan Editorial ini dimuat di Bulletin Cakrawala edisi Januari 2008