PALAGAN BUBAT (BAGIAN KEEMPAT)

Beberapa hari sebelumnya…
“Sungging Prabangkara, tahukah engkau mengapa aku panggil untuk menghadap di sini?!” tegas Mahapatih Gajah Mada di bangsal kepatihan.
“Daulat, Mahapatih. Hamba hanya dapat mengira-ngira bahwa hamba akan mendapatkan tugas penting dari Paduka Mahapatih,” jawab Sungging Prabangkara dengan sikap ngapurancang.
Gajah Mada manggut-manggut. Tidak lupa dia tatap lekat-lekat pemuda yang tengah menghadapnya itu.
“Benar, Prabangkara. Sekarang, pertanyaannya, apakah kau sanggup menjalankannya?!”
“Daulat, Mahapatih. Sebagai rakyat dan prajurit Majapahit yang tidak memiliki kemampuan hebat layaknya Pamanda Mahamenteri Kanuruhan Gajah Enggon dan Pamanda Senopati Gagak Bongol, hamba merasa punya kehormatan untuk menjalankan apa pun tugas yang diembankan kepada hamba,” jawab Sungging Prabangkara.
Gajah Enggon dan Gagak Bongol yang disinggung namanya hanya tersenyum. Kedua pembesar Majapahit itu memang berada di bangsal kepatihan dan tengah menghadap Gajah Mada sebelum Sang Mahapatih memanggil Sungging Prabangkara. Lain halnya dengan Gajah Mada yang tampak mengamati dengan lekat sosok pemuda yang tengah dalam sikap ngapurancang di hadapannya ini.
“Perlu kau pikir dengan baik-baik, apakah kau akan sanggup menerima tugas yang kuberikan kepadamu ini, Prabangkara?!” tegas Gajah Mada lagi.
“Daulat, Mahapatih. Hamba akan mencoba untuk menunaikan tugas yang Paduka berikan kepada hamba dengan sebaik-baiknya,” jawab Sungging Prabangkara lagi dengan tegas.
“Baiklah. Dengarkan dan simak baik-baik titahku ini, Prabangkara!”
Gajah Mada kemudian memaparkan tugas yang harus dijalankan Sungging Prabangkara. Sementara, Sungging Prabangkara menyimaknya dengan baik. Seolah tidak ingin ada satu pun kata yang luput dari pendengarannya dengan sikapnya yang masih ngapurancang. Begitu pula dengan Gajah Enggon dan Gagak Bongol yang berada di ruangan itu.
“Mohon ampun, Mahapatih. Jadi tugas hamba hanyalah melukis Puteri Dyah Pitaloka dan mempersembahkannya kepada Sri Paduka melalui Mahapatih?” demikian Sungging Prabangkara bertanya menegaskan tugas yang diembannya.
“Ya, Prabangkara. Hanya itu, tidak lebih!”
“Daulat, Mahapatih. Apakah nantinya hamba memperkenalkan diri sebagai utusan dari Majapahit kepada para pembesar Kerajaan Sunda Galuh?”
“Jangan, Prabrangka. Aku ingin kau hanya dipandang sebagai seniman biasa. Agar tidak ada penafsiran yang tidak-tidak dari Kerajaan Sunda Galuh kepada Majapahit.”
“Daulat, Mahapatih. Hamba siap melaksanakan tugas ini!” tegas Sungging Prabangkara.
“Prabangkara, perlu aku tegaskan lagi kepadamu. Pemilihan engkau untuk mengemban tugas mulia dari Majapahit ini telah aku pertimbangkan masak-masak. Aku juga telah meminta pertimbangan dari Adinda Gajah Enggon dan Gagak Bongol. Tidak lupa, aku meminta pendapat dan masukan dari Pamanda Empu Prapanca.
“Semuanya menjawab hal yang sama, Prabangkara. Semua mempercayakan tugas ini kepadamu. Sebab, hanya kau saja di dalam pandangan para petinggi Majapahit yang mampu menjalankan tugas ini. Hasil lukisanmu selama ini selalu menjadi kebanggaan Gusti Prabu. Hasil lukisanmu selalu dikagumi beliau.
“Tetapi, jangan kau pikir mudah tugas ini. Melukis perempuan paling cantik di bumi Nusantara, yang pantas untuk menjadi permaisuri Gusti Prabu akan membuat kau bisa gila. Menjadi tidak waras dan tergoda untuk memilikinya. Setidaknya begitu yang disampaikan Empu Prapanca yang sudah berkelana keliling buana ini. Dan aku mempercayainya,” papar Mahapatih Gajah Mada.
Semua orang yang ada di dalam bangsal kepatihan tampak memperhatikan paparan Gajah Mada itu dengan seksama. Tidak ada satu pun yang angkat suara. Bahkan, hingga hembusan nafas mereka pun tidak terdengar.
“Sekarang, Prabangkara. Berangkatlah kau ke tanah Sunda. Bawa perbekalanmu. Aku yakin kau bisa menjawab dengan baik tugas yang aku embankan ini!”
Tanpa berkata-kata lagi, Sungging Prabangkara memasang sikap hormat dan undur diri dari bangsal kepatihan. Gajah Mada menatap pemuda yang beringsut menghilang dari pandangannya itu dengan tatapan yang nanar.
“Enggon, siapkan beberapa orang telik sandhi untuk membayangi Prabangkara. Tidak perlu banyak orang. 4 orang bekerja bergiliran!” titah Gajah Mada lagi.
“Daulat, Kakang. Tapi Adinda mohon ampun dan memohon izin untuk mengajukan sebuah pertanyaan,” tukas Gajah Enggon.
Tidak ada jawaban yang muncul dari mulut Gajah Mada. Hanya anggukan pelan yang mewakilinya.
“Hamba berpikir untuk apa mengirim telik sandhi lagi ke tanah Sunda. Bukankah Majapahit sudah mengutus beberapa orang telik sandhi ke sana sebelumnya.”
“Apa yang kau utarakan itu sudah benar, Enggon. Tetapi, tugas mereka selama ini tidaklah sama dengan yang harus mereka emban saat ini. Tugas mereka selama ini hanya untuk mengamati semua perkembangan yang terjadi di tanah Sunda. Bukan untuk mengamati gerak-gerik Prabangkara. Maka, sudah menjadi kewajaran jika aku menyiapkan pasukan yang baru untuk itu. Orang-orang yang kalau bisa belum pernah bersinggungan dengan Kerajaan Sunda Galuh. Apakah kau sepakat dengan jalan pemikiranku ini?!”
Gajah Enggon hanya menganggukkan kepala. Dia tahu, sejak dulu ketika Gajah Mada sudah memiliki sebuah keinginan, pastilah tidak dapat dibendung. Maka, dengan sikap hormat, dia undur diri dari bangsal kepatihan yang diikuti oleh Gagak Bongol. Meninggalkan Gajah Mada yang terpekur sendirian di dalam bangsal kepatihan.
“Ah, Prabangkara. Semoga kau tidak tergoda…”
Sementara, di lapangan Bubat, Gajah Enggon tengah memanggil Layang Kumitir, Singa Pranajiwa, Bango Lumayang, dan Banyak Segaran. Keempat telik sandhi andalan Majapahit itu tampaknya pantas untuk mengemban tugas membayangi Sungging Prabangkara. Tugas yang tampak mudah, tetapi akan sulit ketika dijalani. Memata-matai pasukan sendiri pastilah membuat perasaan mereka campur aduk.
Tanpa basa-basi, ketika keempat telik sandhi itu menghadapnya, Gajah Enggon segera memberi wejangan singkat. Mereka juga diminta untuk menghindari dan tidak membuka pembicaraan dengan telik sandhi yang saat ini sudah berada di tanah Sunda Galuh, juga kepada Sungging Prabangkara. Keempat telik sandhi cekatan itu hanya bertugas untuk membayangi Sungging Prabangkara. Tidak lebih dari itu.
Keesokan harinya, tanpa diketahui Sungging Prabangkara, keempat telik sandhi itu membayangi keberangkatan pemuda yang tengah menunaikan tugas mulia dari Majapahit itu. Sesekali menyelinap, kehadiran empat telik sandhi itu tidak dapat dirasakan oleh Sungging Prabangkara. Juga oleh penduduk yang mereka lewati di dalam perjalanan menuju ke tanah Sunda. Jika pun ada yang dapat merasakan kehadiran para telik sandhi itu, mereka pastilah orang yang memiliki olah kanuragan tinggi. Atau telik sandhi kerajaan lain yang memiliki kemampuan sama dengan mereka. Tetapi, jika mau dicari di seluruh wilayah Nusantara, jumlah mereka tidaklah banyak.

PALAGAN BUBAT (BAGIAN KETIGA)

Dengan tangan bergetar dan masih belum sanggup menguasai emosi, Sungging Prabangkara menggoreskan alat lukisnya di atas hamparan kain yang dibawanya. Pelan namun pasti dia memindahkan keindahan alam Sunda Galuh yang menjadi latar belakang lukisan untuk menambah kecantikan Dyah Pitaloka.
Memang lukisan Dyah Pitaloka belum terlihat dengan sempurna. Ini tidak lepas dari masih belum sempurnanya imajinasi Sungging Prabangkara untuk memindahkan sosok Dyah Pitaloka ke dalam lukisan. Si pelukis muda itu tampak masih belum dapat menguasai diri dari keterkejutannya. Bahkan, hingga dia harus istirahat untuk melahap makanan yang tersaji, belum didapatkannya gambaran utuh yang pas untuk dia tuangkan ke dalam lukisan.
Hanya hari yang beranjak senja yang dapat menghentikannya sementara waktu. Dia memohon izin untuk menyelesaikannya keesokan hari seraya memohon kesediaan Puteri Dyah Pitaloka kembali.
“Kisanak, bolehkah aku lihat dulu hasil lukisanmu,” pinta Dyah Pitaloka.
Sungging Prabangkara terkejut. Tidak mengira permintaan Puteri Dyah Pitaloka itu. Namun, permintaan itu harus dia turuti juga. Dengan gugup, diserahkannyalah lukisan yang masih belum berbentuk itu kepada Puteri Dyah Pitaloka.
Sang Puteri pun hanya manggut-manggut. Meski lukisan itu belum sempurna benar, tetapi Sang Puteri sudah dapat menangkap sedikit keindahan lukisan itu.
“Meski belum terlihat sempurna, harus aku akui keindahan lukisanmu ini, Kisanak. Baiklah, besok dapat kau teruskan lukisanmu ini. Sekarang, beristirahatlah,” ucap Dyah Pitaloka dengan suara merdunya.
“Prajurit, tolong siapkan tempat istirahat untuk Kisanak ini,” sambung Prabu Maharaja Linggabuana bertitah.
Dengan sigap dan setelah memberi hormat kepada Prabu Maharaja Linggabuana, salah seorang prajurit pengawal istana mengantarkan Sungging Prabangkara ke tempat istirahatnya. Dalam perjalanan menuju tempat istirahat yang terletak di seberang pendapa, Sungging Prabangkara dapat menangkap keindahan Sunda Galuh yang disirami cahaya sang bagaskara yang tengah menuju ke barat, ke peraduannya.
“Memang indah kerajaan ini. Hanya kecantikan Puteri Dyah Pitaloka saja yang dapat mengalahkannya,” ujar Sungging Prabangkara di dalam hati.
Malam mulai menjamu kehadiran sang waktu. Suhu udara yang mulai beranjak dingin dan menusuk ke dalam tulang-belulang tidak dapat menghilangkan kehangatan rasa yang tengah berkecamuk di dalam hati Sungging Prabangkara ketika melihat kembali hasil lukisannya yang belum sempurna itu.
“Ah, Puteri Dyah Pitaloka. Kecantikanmu memang tidak ada yang dapat menandingi,” batinnya.
Kerisauan yang tumbuh di dalam hati Sungging Prabangkara tidak dapat ditutupi lagi. Dalam berpuluh tahun dia hidup dan terlahir di dunia ini, memang baru kali ini dia menemui sosok cantik rupawan seperti Puteri Kerajaan Sunda Galuh ini. Pengembaraan yang selama ini dia lakukan dan bertemu dengan sejumlah perempuan cantik di pelosok Nusantara nyatanya tidak dapat mengalahkan aura kecantikan yang terpancar dari sosok Dyah Pitaloka.
Jika pun mungkin ada yang dapat menandingi kecantikan Puteri Kerajaan Sunda Galuh itu, selain para bidadari di Kahyangan, dia adalah ibunya yang telah lama mangkat. Perempuan yang rela mengadu nyawa ketika melahirkannya ke dunia fana ini. Perempuan yang dipujanya selama ini, meski dia telah berada di alam Kahyangan.
Secara perlahan Sungging Prabangkara mengambil gulungan kainnya. Dikeluarkannya suling bambu yang selama ini menemani perjalanan dan mengisi waktu sebelum tidurnya. Perlahan ditiupnya suling itu dengan nada-nada rendah untuk mengantarkan kerinduannya akan keindahan. Keindahan yang selama ini hanya terpatri di dalam ingatannya.
Alunan suara suling yang mendayu-dayu itu sampai juga menghantam indera pendengaran Dyah Pitaloka. Tidak hanya sang Puteri, semua orang yang berada di istana kerajaan terkejut dan terhanyut dengan irama yang keluar dari suara suling itu. Hal yang sama juga dialami Prabu Maharaja Linggabuana.
“Siapa yang meniup suling menjelang tengah malam seperti ini? Ada apa gerangan?” batin Prabu Maharaja Linggabuana.
Dengan sigap Prabu Maharaja Linggabuana bangkit dari peraduannya. Diikuti oleh sang permaisuri yang tampak keheranan, tetapi menikmati alunan suling yang mengisi ruang Sunda Galuh di malam hari itu.
“Prajurit, cari si peniup suling itu. Dan bawa dia ke hadapanku!” titah Sang Prabu.
Tidak butuh waktu lama bagi para prajurit untuk menghadapkan Sungging Prabangkara ke hadapan Prabu Maharaja Linggabuana. Karena memang apa yang dilakukan Sungging Prabangkara itu tidak lazim dan hanya satu orang pendatang di Kerajaan Sunda Galuh pada hari itu yang menginap.
“Kisanak, aku telah memberi izin dan restu untuk kau abadikan puteriku ke dalam lukisan. Puteriku pun telah memberikanmu izin. Lantas, apa yang kau lakukan saat ini menimbulkan kecurigaan bagiku. Katakan, untuk apa kau tiup suling itu pada malam hari seperti ini?!” tegas Prabu Maharaja Linggabuana.
“Daulat, Paduka. Mohon ampun beribu ampun. Bukan maksud hamba ingin mengganggu kedamaian yang tengah Paduka rasakan. Tetapi, hamba tidak mengetahui bahwa kebiasaan hamba meniup suling untuk mengantarkan hamba ke alam mimpi ini menganggu Paduka. Untuk itu, sekali lagi hamba memohonkan ampunan,” urai Sungging Prabangkara.
“Benar tidak ada maksud lain, Kisanak?!”
“Daulat, Paduka. Mohon ampun beribu ampun. Tidak ada niatan lain bagi hamba untuk menganggu kedamaian rakyat Sunda Galuh beserta para pembesarnya. Hamba memang memiliki kebiasaan meniup suling sebelum hamba terlelap. Untuk itu, hamba memohon izin dan restu dari Paduka,” jawab Sungging Prabangkara dengan sikap yang semakin menghormat.
“Baiklah, Kisanak. Sebelum aku putuskan, aku ingin kau ceritakan dulu siapa engkau sebenarnya.”
Sungging Prabangkara akhirnya menceritakan siapa dirinya. Seluruh bagian dari hidupnya dia ceritakan dengan singkat dan jelas, meski ada beberapa bagian yang terpaksa dia tutupi. Pada sisi lain, Prabu Maharaja Linggabuana tampak manggut-manggut dan mencoba mencerna kebenaran cerita pemuda itu. Sesekali Prabu Maharaja Linggabuana mencuatkan alisnya.
“Demikianlah sedikit cerita mengenai hamba, Paduka. Mohon ampun, meski tidak terlalu panjang, tetapi demikianlah adanya kebenaran cerita tentang hamba,” tutup Sungging Prabangkara.
“Baiklah, Kisanak. Aku izinkan kau melanjutkan kegiatanmu. Tetapi, ketika malam sudah beranjak pada puncaknya, meski kau belum dapat memejamkan mata, kau harus hentikan kegiatanmu itu. Apakah kau sanggup?!”
“Daulat, Paduka.”
“Baiklah, Kisanak. Kau boleh kembali ke bangsalmu.”
Didahului dengan sikap hormat, Sungging Prabangkara undur diri dari pendapa istana. Diapit oleh dua orang prajurit pengawal istana, dia kembali ke bangsalnya dan melanjutkan kegiatannya. Suara kerinduan yang terwakili melalui alunan suling kini kembali terdengar dan memecah keheningan Kerajaan Sunda Galuh.
Begitu indahnya, hingga alunan suling yang kedua kalinya itu setelah sempat berhenti beberapa saat, mampu mengantarkan Dyah Pitaloka terbenam di dalam peraduannya. Begitu pula dengan Prabu Maharaja Linggabuana dan sang permaisuri yang telah kembali dari pendapa tadi. Dan jika pun ada yang masih terjaga, mereka adalah para binatang malam dan para prajurit yang bertugas mengawal istana.
Juga para telik sandhi Kerajaan Majapahit yang tengah bersembunyi di balik rerimbunan pepohonan…
“Gila! Sungging Prabangkara keterlaluan. Sulingnya selalu dia mainkan dan bisa membuat orang dengan telak jatuh ke alam mimpi,” bisik salah seorang telik sandhi kepada rekannya.
“Tenang saja. Yang penting kau jangan sampai terlelap. Bisa kacau nanti tugas kita ini. Dan begitu aku laporkan kepada Mahapatih, bisa mampus kau,” sahut rekan telik sandhi itu sambil menakut-nakuti.
“Keparat!” umpat telik sandhi itu.
Mendengar hal itu, rekan telik sandhi itu menahan mulutnya untuk tidak mengeluarkan suara gelak tawanya dan terdengar siapa pun yang melintas di bawah pepohonan.
Sudah beberapa lamanya alunan suling dia lontarkan dari hembusan nafas dari dalam mulutnya dan menyadari malam mulai mencapai puncaknya, Sungging Prabangkara menyudahi kegiatannya itu. Perlahan dia rebahkan tubuhnya di atas peraduan. Lama dia terdiam namun kedua belah matanya tidak jua dapat tertutup.
Pikirannya, sekali lagi untuk terus-menerus sejak tadi, tidak dapat mengenyahkan kecantikan Dyah Pitaloka. Kekaguman tampak muncul dari dirinya.
“Ah, Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, mengapa kau berikan aku tugas yang sedemikian beratnya,” bisiknya dengan suara yang sesak menghimpit dadanya.
Sungging Prabangkara pun tenggelam dalam dunianya sebelum terlelap. Banyak angan yang merajai pikirannya yang tidak dapat dia singkirkan. Semua itu tertuju pada satu sosok: Dyah Pitaloka.
“Ah, andai saja…”
“Ah, jika saja…”
“Ah…”

PALAGAN BUBAT (BAGIAN KEDUA)

Kerajaan Sunda Galuh…

Kerajaan itu terletak di dekat sungai yang mengalir dengan tenang dari hulunya di pegunungan yang mengitari sekaligus menjadi pelindungnya. Hamparan sawah dengan padi yang mulai menguning dan cicitan burung yang terbang di angkasa menambah indah panorama kerajaan yang dipimpin Prabu Maharaja Linggabuana itu.

Nyanyian para petani yang tampak menikmati masa mendekati panen menambah suasana harmonis di wilayah Kerajaan Sunda Galuh. Kalau pun ada yang mengusik keindahan dan keharmonisan itu adalah suara parau burung gagak yang mencari mangsa dan suara hewan buas lainnya yang menempati hutan di lereng-lereng gunung.

Dari sebuah sudut kerajaan, terderang lesung dan alu bertumbukan dan diiringi oleh derai tawa para wanita. Itulah derai tawa para dayang kerajaan yang tengah menyiapkan beberapa jumput beras untuk mengisi perut keluarga kerajaan siang nanti. Tak peduli sang bagaskara yang berwarna kuning keemasan hendak mencapai titik puncaknya, mereka tampak asyik mengubah padi dan gabah untuk menjadi beras. Mereka tampak bersuka-ria dan menganggap pekerjaan mereka sebagai beban.

“Nyai, ini sudah hampir selesai. Bagaimana dengan api tungkunya? Parantos?” tanya salah seorang dari dayang itu.

“Parantos, Nyai. Sudah siap!” jawabnya.

“Saé,” tukas dayang yang bertanya tadi.

Tidak lama kemudian bau tanakan nasi dari beras yang diolah para dayang tadi mulai tercium dengan harumnya. Seluruh Nusantara memang mengagumi beras dan nasi yang berasal dari tanah Sunda. Sebab, selain harum, nasi dari beras tanah Sunda memiliki rasa yang khas yang dapat membuat orang yang memakannya untuk menambah porsi. Tidak akan kenyang rasanya perut mereka jika hanya memakan nasi dari beras Sunda hanya satu piring saja.

Sementara dari pendapa istana, Prabu Maharaja Linggabuana beserta sang permaisuri tampak sedang asyik menikmati pagi dari singgasana. Kesibukan yang luar biasa dilakukan rakyat Sunda Galuh tetap saja membuat sang Prabu tampak menikmatinya. Dan juga bersyukur masih bisa menikmati kehidupan normal rakyat Sunda Galuh.

Pada sudut lain di istana, Dyah Pitaloka Citraresmi sedang duduk dengan anggunnya. Di hadapan puteri Prabu Maharaja Linggabuana itu, Sungging Prabangkara sedang menggoreskan alat lukisnya di atas lembaran kain. Secara perlahan, bentuk lukisan itu mulai terlihat dengan indahnya. Tidak terpaut jauh dengan model lukisannya.

Tidak hanya Sungging Prabangkara, seluruh rakyat Sunda Galuh memang harus mengakui bahwa kecantikan Dyah Pitaloka Citraresmi. Kecantikan yang sebenarnya sukar untuk dituangkan di atas lembar lukisan. Namun, Sungging Prabangkara ternyata dapat menuangkannya dengan sempurna.

Ingatan Prabu Maharaja Linggabuana melayang pada kejadian beberapa hari yang lampau. Di hadapannya ketika itu hadir seorang pemuda yang meski berbusana rapi, tetapi rambutnya dibiarkan terurai. Cenderung awut-awutan, atau tidak tertata dengan rapi. Di tangannya tergenggam beberapa alat lukis dan lembaran kain.

“Mohon maaf, Paduka,” buka seniman itu dengan sikap menghormatnya.

“Ya, Kisanak. Aku sudah tahu apa yang menjadi keinginanmu. Aku bisa lihat dari apa yang kau bawa sekarang, dan itu sudah cukup untuk mewakilinya. Tetapi…” ujar Praba Maharaja menggantungkan kalimatnya.

“Daulat, Prabu.”

“Mengapa kau memilih puteriku untuk kau lukis, Kisanak? Hingga kau rela jauh-jauh datang ke tanah Sunda ini…”

“Daulat, Prabu. Mohon ampun jika hamba dipandang lancang meminta izin kepada Paduka untuk melukis keindahan Puteri Dyah Pitaloka. Semua ini tidak lepas dari keinginan hamba untuk membuktikan kabar burung yang beredar selama ini di seluruh pelosok Nusantara…”

Sambil mengerenyitkan dahi, Prabu Maharaja Linggabuana memotong perkataan Sungging Prabangkara, “Kabar burung apa itu, Kisanak? Apakah ada yang tidak benar dari keluargaku? Apakah ada kabar nyinyir tentang Kerajaan Sunda Galuh ini?!”

“Daulat, Prabu. Mohon ampun sekali lagi, hamba dapat menjamin bahwa tidak ada kabar miring sedikit pun tentang Kerajaan Sunda Galuh maupun tentang keluarga Paduka,” jawab Sungging Prabangkara dengan menenggelamkan wajahnya.

“Lalu?!”

“Mohon ampun beribu ampun sekali lagi, Paduka. Hal yang mengusik hamba hingga memberanikan diri untuk memohon izin dari Paduka adalah kabar tentang kecantikan Puteri Dyah Pitaloka yang tersohor hingga ke seluruh Nusantara. Selain hamba ingin membuktikannya, hamba juga ingin mengabadikannya melalui goresan alat lukis hamba ini,” jelas Sungging Prabangkara.

“Tetapi,” lanjutnya, “jika memang hamba tidak diizinkan dan dipandang tidak pantas untuk mengabadikan Puteri Dyah Pitaloka ke dalam sebuah lukisan, hamba mohon kepada Paduka untuk diizinkan menyaksikan kecantikan Puteri Dyah Pitaloka. Hamba memohon ampun dan kebijaksanaan Paduka atas kelancangan hamba ini. Semua semata untuk menghapuskan rasa penasaran yang selama ini terpendam di dalam benak hamba.”

Prabu Maharaja Linggabuana tampak tercenung. Dia tahu bahwa kecantikan puterinya telah mampu menggoyang Nusantara. Namun, dia tidak mengira ada orang yang nekad memohon kepadanya untuk mengabadikan kecantikan puterinya itu. Dan kini, di hadapannya, orang itu sedang menghadapnya.

“Kisanak, diizinkan atau tidak, aku tidak dapat memutuskannya. Semua harus mendapatkan persetujuan dari puteriku. Tetapi ingat, Kerajaan Sunda Galuh selalu menerima tamu dengan tangan terbuka selama dia jujur dan tidak memiliki keinginan macam-macam terhadap kerajaan ini. Apakah kau mengerti?!”

“Daulat, Prabu. Hamba hanya dapat menjawab, hamba tidak memiliki keinginan macam-macam di kerajaan yang makmur ini. Kedatangan hamba di tanah Sunda ini hanya untuk menghapuskan rasa penasaran hamba, tidak lebih dari itu, Paduka. Dan jika memang nantinya Puteri Dyah Pitaloka berkenan untuk diabadikan ke dalam sebuah lukisan, hamba siap untuk melakukannya,” terang Sungging Prabangkara.

“Baiklah. Kau tunggu di sini. Aku akan menanyakannya terlebih dulu kepada puteriku,” balas Prabu Maharaja Linggabuana sambil beranjak dari singgasananya.

Cukup lama juga Sungging Prabangkara menunggu izin dari Sang Puteri Kerajaan Sunda Galuh. Tetapi dia memang harus bersabar. Karena memang pasti tidaklah mudah untuk mengambil keputusan yang sulit itu. Jika hanya untuk menyaksikan kecantikan Puteri Dyah Pitaloka, semua orang dapat melakukannya. Tetapi, untuk mengabadikannya di dalam lukisan, pasti membutuhkan pemikiran yang dalam.

Sungging Prabangkara mulai tidak nyaman dengan keadaan ini. Sendiri di tengah pendapa istana dan diawasi oleh prajurit penjaga istana merupakan sesuatu yang belum pernah dia alami. Namun tekadnya memang sudah bulat. Satu di antara dua pilihan yang diajukannya kepada Sang Prabu, pastilah dapat dipenuhi. Dan jika dia beruntung, mungkin kedua pilihan yang telah disodorkannya itu dapat menjadi kenyataan. Seniman muda itu hanya dapat berdoa dan menunggu…

Beruntung penantiannya tidak terlalu lama lagi. Dari dalam istana menuju ke arah pendapa, dilihatnya sosok seorang perempuan muda tengah diapit oleh para dayang. Di belakangnya tampaklah sang Prabu dan sang permaisuri mengikuti langkah rombongan sang puteri. Seolah menandakan bahwa perempuan muda yang diapit oleh para dayang itu memiliki nilai yang lebih jika dibandingkan dengan harta kerajaan lainnya.

Wajah perempuan muda itu tampak memancarkan aura kecantikan, meski masih diselubungi dengan sehelai kain. Hal yang dapat dipastikan akan menambah rasa penasaran bagi siapa pun yang menyaksikannya. Termasuk Sungging Prabangkara yang merasa detik demi detik waktu berjalan dengan lambatnya.

Setelah duduk di singgasana, dan sang Puteri duduk pada dampar kencananya, Prabu Maharaja Linggabuana angkat suara, “Baiklah, Kisanak. Apa pun yang diputuskan puteriku dapat kau dengar sendiri sekarang.”

Makin berdebar derap jantung Sungging Prabangkara. Jika memang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu untuk menutupi kegugupannya, pastilah akan dia lakukan.

“Kisanak,” sebuah suara merdu dan indah terdengar di indera pendengaran, muncul dari wajah yang diselubungi sehelai kain itu.

“Sebelum aku menjawab apa yang kau utarakan kepada Ayahanda Prabu tadi, aku ingin mendengarkannya langsung darimu.”

Dengan sikap hormat, Sungging Prabangkara menyampaikan maksud kedatangannya kepada Puteri Dyah Pitaloka Citraresmi. Singkat dan jelas, tanpa ada basa-basi sedikit pun.

“Jadi begitu,” ujar Dyah Pitaloka.

“Jika engkau aku izinkan untuk sekadar melihatku saja, apakah kau sudah cukup puas?” lanjutnya dengan masih menyembunyikan wajahnya dari balik sehelai kain.

Sambil mengangguk, Sungging Prabangkara menjawab, “ Daulat, Tuan Puteri.”

“Lalu,” imbuh Sang Puteri, “jika kau aku izinkan untuk melukisku, apakah kau juga cukup puas?”

Terhentak dengan pertanyaan menukik dari Puteri Dyah Pitaloka, Sungging Prabangkara terdiam. Dia tidak mampu menjawabnya karena tidak dapat menguasai keterkejutannya, meski sebenarnya hal itulah yang menjadi keinginannya. Sungging Prabangkara hanya dapat mengangguk pelan dengan tidak meninggalkan sikap hormatnya.

Pada sisi lain, dari balik selimut kainnya, Dyah Pitaloka Citraresmi dapat menangkap ketampanan pria yang ingin melukisnya itu. Dia tidak tahu rasa apa yang tengah dia alami saat ini. Dia hanya tahu hatinya tergetar dan detak jantungnya bergemuruh. Bahkan, jika dia tidak pintar menutupinya, semua orang yang ada di pendapa itu dapat menangkap sinyal jiwanya yang tengah terguncang itu.

Prabu Maharaja Linggabuana yang menangkap keterkejutan Sungging Prabangkara ikut angkat suara. Dengan suara yang bijak dan santun, dia berkata, “Kisanak, jawab pertanyaan puteriku itu.”

“Daulat, Paduka. Daulat, Tuan Puteri,” jawab Sungging Prabangkara dengan suara yang tercekat.

Di dalam hatinya, meski mengharapkan, Sungging Prabangkara menyesali kenekadannya itu. Dia tidak mengira bahwa keinginannya itu membuatnya menghadapi sebuah masalah baru. Dia tidak mengira bahwa keinginannya itu justru membuatnya tidak mampu untuk menghadapi gejolak jiwa.

“Baiklah, Kisanak. Aku memperbolehkan dan mengizinkan kau untuk melukisku. Sekarang, dalam keadaan seperti apa kau ingin melukisku?” tanya Puteri Dyah Pitaloka sambil membuka selubung kain dari wajahnya.

Tercekat dan terkejut Sungging Prabangkara melihat kenyataan yang tersaji di hadapannya. Jika sebelumnya dia memiliki gambaran akan kecantikan Puteri Dyah Pitaloka, kini semuanya berguguran. Dia tidak mengira bahwa kecantikan sang Puteri jauh lebih indah dari bayangannya. Dia tidak mengira bahwa kecantikan sang Puteri mungkin hanya bisa disejajarkan dengan para bidadari di Kahyangan.

Sungging Prabangkara terdiam. Begitu pula dengan Dyah Pitaloka yang tidak mampu lagi menutupi keterkejutannya melihat ketampanan Sungging Prabangkara. Di dalam hatinya, Dyah Pitaloka mengakui ketampanan seniman muda itu tidak seperti perkiraannya dan membandingkannya dengan ketampanan Prabu Maharaja Linggabuana.

Alhasil, wajah keduanya tidak terpaut jauh ketampanannya. Memang pada wajah Prabu Maharaja Linggabuana kini ditumbuhi kerutan-kerutan, tetapi tetap saja tidak menghilangkan jejak ketampanannya ketika muda. Mungkin, jika usia antara Prabu Maharaja Linggabuana dengan Sungging Prabangkara tidak terpaut jauh, semua orang yang melihatnya akan mengira mereka kakak-beradik.

“Siapa pemuda ini? Dan mengapa ketampanannya menyerupai sang Prabu? Juga adikku, Niskala?” batin Dyah Pitaloka.

Meski hening, aura keterkejutan yang muncul dari Dyah Pitaloka dan Sungging Prabangkara tidak dapat tertutupi. Bagi orang yang memiliki kemampuan lain, mereka akan dapat menangkap aura itu. Namun, bagi orang yang tidak memiliki kemampuan lain, mereka hanya dapat menangkap dari isyarat wajah keduanya.

“Kisanak. Jawab pertanyaan puteriku tadi. Jangan kau diam membisu seperti itu,” sergah Prabu Maharaja Linggabuana.

Sambil mencoba menguasai keadaan, Sungging Prabangkara pun menjawab, “Daulat, Paduka, Tuan Puteri. Mohon ampun beribu ampun jika hamba terdiam seperti ini. Bukan berarti hamba tidak menghormati, tetapi jujur saja hamba tidak dapat menguasai diri seketika begitu mengetahui bahwa kecantikan Tuan Puteri hanya dapat disandingkan dengan para bidadari di Kahyangan.

“Hamba yang tadinya sudah memiliki gambaran sejauh mana kecantikan Tuan Puteri tetap saja dibuat terkejut. Hamba tidak mengira bahwa kecantikan Tuan Puteri jauh lebih indah jika dibandingkan dengan gambaran hamba tadi. Dan hamba tidak dapat menguasai diri ketika mengetahui bahwa gambaran hamba itu ternyata salah besar.

“Mohon ampun beribu ampun, Paduka. Bukan berarti hamba tidak sopan, tetapi karena keterkejutan hamba ini yang membuat hamba tidak dapat berkata-kata,” urainya.

Prabu Maharaja Linggabuana manggut-manggut. Begitu pula dengan sang permaisuri.

“Mohon ampun beribu ampun, Paduka. Dan mohon ampun beribu ampun, Tuan Puteri. Jika hamba memang diizinkan untuk mengabadikan kecantikan Tuan Puteri, sudilah kiranya Tuan Puteri tetap duduk di dampar kencana untuk hamba lukis. Dan sudilah kiranya pula Tuan Puteri untuk bersabar ketika hamba belum selesai menggoreskan alat lukis hamba di atas lembaran kain ini,” terang Sungging Prabangkara.

“Baiklah. Kau dapat memulainya sekarang,” kata Prabu Maharaja Linggabuana.

PALAGAN BUBAT (BAGIAN PERTAMA)

Proses pemindahan kekuasaan dari Maharani Sri Tribhuwanatunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani kepada Maharaja Sri Rajasanagara, juga dikenal dengan Hayam Wuruk, memang dapat berjalan dengan lancar. Dan agar tidak sampai salah di dalam mengambil kebijakan, karena usianya yang masih muda, dibentuklah Nawaprabhu Ri Wilwatika, yang terdiri dari 9 orang penguasa Majapahit, untuk mendampingi Hayam Wuruk di dalam menjalankan roda pemerintahan Majapahit.

Namun, proses peralihan kekuasaan itu tidak akan lengkap jika sang Prabu tidak didampingi oleh seorang permaisuri. Seorang perempuan terpandang dari kalangan ningrat yang layak untuk dititipi buah cinta Maharaja Majapahit dan menjadi penerus kekuasaan dinasti Rajasa. Hal itu pula yang mengusik pemikiran Mahapatih Amangkubhumi Gajah Mada; juga para anggota Nawaprabhu Ri Wilwatika.

“Enggon, menurutmu siapa yang layak untuk menjadi permaisuri yang bersanding dengan Maharaja?” tanya Gajah Mada menukik kepada Gajah Enggon yang tengah menghadapnya di bangsal kepatihan.

Tumenggung yang juga menjabat sebagai salah satu Mahamenteri Majapahit itu hanya terdiam. Dia tahu dalam jangka waktu dekat dia akan dimintakan pendapat seperti ini. Sebab, sebagai bawahan Gajah Mada sejak masih menjabat sebagai Bekel Bhayangkara Majapahit, Gajah Enggon selalu menjadi orang pertama yang dimintakan pendapat tentang Majapahit. Meski terkadang pula Gajah Enggon yang menjadi takjub akan keputusan-keputusan brilian Gajah Mada.

Strategi pengamanan Maharaja Jayanegara, yang berabisheka Sri Maharaja Wiralandagopala Sri Surandapandya Dewa Adhiswara ketika pemberontakan para Dharmaputera Winehsuka di awal masa kepemimpinan putera Sri Rajasa Sanggramawijaya, misalnya, pernah membuat Gajah Enggon tercengang. Begitu pula di dalam menumpas pemberontakan susulan yang terjadi seiring dengan kebesaran masa Majapahit, Gajah Enggon selalu dibuat terkagum-kagum dengan pemikiran pimpinannya itu.

Bahkan, ketika Majapahit mengalami krisis besar pasca-mangkatnya Sri Jayanegara, Gajah Mada punya peranan yang amat besar. Mendudukkan sementara Maharani Gayatri hingga diangkatnya Maharani Tribhuwanatunggadewi, tidak lepas dari tangan kokoh Gajah Mada. Peran yang akhirnya mendudukkan Gajah Mada pada posisi Mahapatih Amungkubhumi Majapahit, setelah sebelumnya pimpinannya itu ditatar menjadi Patih Kerajaan Daha.

Tetapi, yang membuat Gajah Enggon menjadi takjub lagi adalah kekuatan tekad Gajah Mada untuk menguasai Nusantara dan menjadikannya satu di bawah kepemimpinan Majapahit. Tekad yang akhirnya mulai dapat terwujud, dengan pelbagai macam pengorbanan yang diberikan Majapahit untuk meneruskan mimpi Sri Kertanegara, leluhur para Maharaja Majapahit ketika menjadi Maharaja Singasari berpuluh-puluh tahun yang lampau.

Bahkan, hingga kini, tekad Gajah Mada yang diwujudkan dengan Sumpah Palapa-nya itu masih terngiang di telinga Gajah Enggon. Juga mungkin di telinga seluruh rakyat Majapahit. Sumpah yang disampaikan di hadapan para pembesar Majapahit dan sempat menjadi bahan tertawaan para petinggi kerajaan ketika jabatan Mahapatih Amungkubhumi Majapahit diserahkan dari Arya Tadah kepada Gajah Mada itu secara perlahan mulai dapat terlihat buktinya. Hampir seluruh wilayah Nusantara kini berada di dalam genggaman Majapahit.

“Lamun huwus kalah Nusantara ingsun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tañjungpura, ring Haru, ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa…”
“Bila telah mengalahkan (menguasai) Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa, bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa…”

Begitulah gelegar Sumpah Palapa Gajah Mada yang tidak akan lekang dari ingatan rakyat Majapahit.

“Enggon, bagaimana?!” tegur Gajah Mada yang mendapati tumenggung kepercayaannya itu masih termangu.

“Daulat, Kakang,” kata Gajah Enggon dengan sikap ngapurancang, “hamba rasa untuk masalah yang satu ini hamba belum mendapatkan jawabannya…”

Gajah Mada manggut-manggut. Dia tahu masalah ini adalah masalah yang tidak mudah pemecahannya. Jangankan bagi dirinya yang hingga saat ini tidak menjalin hubungan rumah tangga, bagi orang-orang seperti Gajah Enggon yang telah berkeluarga pun tidaklah mudah untuk memecahkan masalah ini.

Ingatan Gajah Mada melayang kepada masa kepemimpinan Sri Jayanegara. Gajah Mada juga pernah dibuat repot oleh Maharaja penerus Raden Wijaya itu. Hampir sama dengan Hayam Wuruk, Raden Kalagemet, nama kecil Jayanegara, naik tahta ketika masih muda usia karena mangkatnya Raden Wijaya secara mendadak. Dan Gajah Mada sempat dipercaya untuk mencarikan permaisuri yang pantas untuk menjadi pendamping Sri Jayanegara.

Namun, ketika itu Gajah Mada tidak berhasil menjalankan perannya. Beberapa pemberontakan yang timbul di masa itu dan bergesernya peran Gajah Mada di Majapahit karena dianugerahkan jabatan sebagai Patih Daha, membuatnya tidak dapat menunaikan tugas mulia itu dengan sempurna.

Sri Jayanegara tetap melajang hingga mangkatnya. Sempat hendak ingin mengangkat adik tirinya Sri Tribhunatunggadewi dan Sri Dyah Wiyat untuk menjadi permaisurinya, tetapi hal itu tidak dapat tercapai karena adanya pertentangan dari para pemaisuri Raden Wijaya. Bahkan, konon, Sri Jayanegara sempat dengan ngawurnya kesengsem oleh isteri Ra Tanca, salah satu Dharmaputera Winehsuka yang dimaafkan dan dibutuhkan kemampuannya setelah memberontak hingga akhirnya Maharaja Majapahit kedua itu mangkat di tangan Ra Tanca sendiri.

“Tugas seperti ini tidaklah semudah menaklukkan kerajaan lain untuk menyatu di bawah panji-panji Majapahit,” batin Gajah Mada.

Gajah Mada terpekur di bangsal kepatihan. Pikirannya menari-nari liar di dalam otaknya. Ditemani oleh Gajah Enggon yang tidak kalah diamnya.

“Enggon,” ujar Gajah Mada dengan suara berat, “tolong kau bantu aku memikirkan hal ini. Aku tahu ini bukanlah ranahku. Tetapi, aku yakin suatu waktu nanti Nawaprabhu Ri Wilwatika akan meminta saran dariku berkaitan dengan masalah ini. Itu pasti!”

“Daulat, Kakang. Hamba akan bantu memikirkannya,” jawab Gajah Enggon singkat.

“Sekarang, tinggalkan aku sendiri!” titah Gajah Mada.

“Daulat, Kakang,” tukas Gajah Enggon undur diri dengan terlebih dahulu menyampaikan sikap hormatnya.

Gajah Mada tenggelam dalam lamunannya. Dia tahu waktu untuk itu sudah dekat. Dia bertekad akan membantu Nawaprabhu Ri Wilwatika untuk memecahkan masalah pencarian permaisuri yang layak bagi Maharaja Majapahit Hayam Wuruk. Dia harap masalah ini dapat segera selesai dan tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan seperti yang pernah dia alami ketika masa kepemimpinan Sri Jayanegara beberapa puluh tahun lampau.

Tampuk kepemimpinan Majapahit harus dapat berlanjut di tangan mereka yang memang memiliki hak untuk itu. Mereka harus memiliki garis keturunan dan darah dari Sri Rajasa Sanggramawijaya. Maharaja Majapahit berikutnya yang menggantikan Sri Hayam Wuruk haruslah lahir dari benih yang ditanamkan oleh sang Prabu. Bukan dari kerabat; atau bahkan orang lain yang mengudeta kepemimpinan Sri Hayam Wuruk.

PALAGAN BUBAT (PROLOG)

Ratusan kapal karam di tengah lautan di ujung utara pulau Jawa. Begitu pula dengan kapal-kapal yang karam dan tercabik-cabik di dekat Pelabuhan Canggu. Tidak terhitung pula berapa nyawa melayang dari raganya dan diiringi oleh tangis, teriakan meregang nyawa, dan hembusan nafas terakhir.

Hari yang semestinya jadi hari bahagia dan mungkin saja menjadi awal dari penyatuan dua kerajaan besar di pulau Jawa kandas. Harga diri dan ego yang menjadi latar belakang. Tetapi, bisa pula ini disebabkan oleh konflik terselubung yang diselimuti aroma konspirasi, baik di dalam maupun dari luar kerajaan penguasa Nusantara.

Faktanya, lapangan Bubat, kini banjir dengan darah. Banjir dengan raga-raga yang tidak bernyawa atau di dalam proses peregangan nyawa. Meski suara dentingan senjata tajam masih bergemuruh di angkasa, namun luka yang ditimbulkan tidak jua menghilang hingga berabad-abad kemudian.

Perang Bubat juga yang merenggut kekuasaan Gajah Mada sebagai aktor penyatuan Nusantara dari kursi Mahapatih Amangkubhumi Majapahit. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Hujan satu hari menghapuskan kemarau panjang. Jasa-jasa besar Gajah Mada menyatukan Nusantara seolah musnah hanya gara-gara perang itu.

Majapahit memang terus berjalan, tetapi tanpa Gajah Mada, Majapahit tidak lagi mengalami masa keemasan. Majapahit memang tetap besar, tetapi wilayah kekuasaannya cenderung berkurang. Juga jadi bahan olok-olokan, meski tidak secara nyata, dari kerajaan-kerajaan di bawahnya, dan bahkan, kerajaan-kerajaan lain yang merasa terancam untuk dijadikan kerajaan bawahan Majapahit.

Negeri Kurawa (Prolog)

Aku sudah tidak tahu berapa lamanya waktu aku memandangi dan membaca sebuah kolom berita di salah satu surat kabar harian nasional ini melalui akses internet yang saban hari selalu aku telusuri. Padahal, waktu telah lama berlalu. Dan, negaraku kini telah berubah menjadi "Negeri Kurawa". Negeri para garong; koruptor; dan perampok; serta penjarah uang rakyat.

Kini, tahun 2025, negeriku ini telah berulang kali berganti pemimpin. Tidak hanya di tingkat nasional; tetapi juga di tingkat-tingkat di bawahnya. Namun, tidak ada sekali pun perubahan menuju ke arah yang baik yang dapat aku rasakan. Bahkan, mungkin, hal ini berlaku pula kepada seluruh penduduk di negeri yang sejak beberapa dekade lalu mencanangkan sebuah visi untuk menjadi negeri modern dan terdepan di dunia lima tahun lagi: tahun 2030.

Semua penduduk negeri ini pun tidak lagi tampak berdaya. Kekuasaan yang digerakkan oleh uang sudah menjadi maharaja di dalam kehidupun kita semua. Pragmatisme; demokrasi prosedural dan pelbagai hal buruk lainnya sudah menjadi karakter negerku, termasuk orang-orang yang berada di dalamnya.

Aku hanya dapat menjadi saksi sejarah. Yang selalu mengelus dada, jika teringat bagaimana cita-cita mulia dari para pendiri bangsa ini, yang mengorbankan segala sesuatunya untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa asing, berabad-abad lampau. Meski kini juga sebenarnya aku dan mungkin semua penduduk negeri ini merasa "terjajah", namun apa daya jika menghadapi "musuh" yang masih berwujud saudara sebangsa sendiri.

Mengapa aku mengatakan demikian? Sebab, mereka yang menjadi "penjajah" tidak ubahnya dengan kita semua. Rambut hitam; kulit sawo matang; hidung yang tidaklah mancung, malahan cenderung pesek; bermata sipit; berperawakan kecil atau sedang; dan lain sebagainya yang menjadi ciri-ciri fisik orang-orang di negeriku.

2025. Aku masih menjadi saksi sejarah. Akulah Kresna, yang diharapkan beberapa golongan orang baik di dalam "Negeri Kurawa" dan mengambil nama "Pandawa", untuk membantu mereka untuk mengenyahkan para "Kurawa" dan membangun "negeri baru": "negeri Utarakuru", meski masih terbalut dengan nama Indonesia. (Bersambung)

tiada yg abadi

Tiada yang abadi di dunia ini. Selarik bait ini terus terngiang di dalam memori saya. Bukan berarti bahwa saya menjadi fans berat Peterpan, yang tengah mempopulerkan lagu dengan judul yang sama dengan yang saya sampaikan di sini.
Saya hanya mengingat bahwa dalam beberapa waktu belakangan ini saya merasa jauh dari sentuhan spiritual. Jauh dari kata syukur melalui ibadah yang harus diterapkan sehari-hari. Hingga....
Beberapa waktu yang lalu saya merasa mendapatkan panggilan dari dalam hati ini. Otak saya berputar keras dan saking kerasnya membuat saya menjadi pusing. Panggilan yang belum pernah saya alami ini benar-benar mengejutkan saya. Panggilan ini terasa mendamaikan hati. Apakah itu?

Demokrasi

Wajarnya sebuah demokrasi membawa kebaikan bagi orang-orang yang menerapkannya. Demikian analogi ringan yang disampaikan salah seorang sahabat saya. Pasalnya, tambah sahabat saya itu, demokrasi pastilah mengarah pada kesejahteraan.
Sekali lagi, itu kata seorang sahabat saya. Dan, saya pikir, hal ini realistis untuk dia ungkapkan. Sebab, memang, pada dasarnya, pada semua teori sosial apapun, demokrasi merupakan salah satu sarana untuk menuju pada sebuah tujuan akhir, yang bernama kesejahteraan.
Sehingga, tidak salah rasanya, semua negara yang katanya menganut demokrasi, menerapkan kesejahteraan sebagai tujuan akhir yang harus dirasakan masyarakat atau warga negara di dalamnya. Tidak ada yang salah!
Tetapi, jika mengutip apa yang pernah disampaikan Wakil Wali Kota Blitar, Ir. H. Endro Hermono, MBA, dalam tulisannya beberapa waktu lalu, teori tidaklah seindah dan semudah di dalam praktiknya. Tidaklah semudah membalikkan telapak tangan!
Benar adanya ungkapan demikian. Terlebih, jika melihat dalam konteks Indonesia. Teori penerapan demokrasi Indonesia memang diarahkan pada kesejahteraan warga negaranya. Jika Anda tidak percaya, coba saja simak amanat Pembukaan UUD 1945.
Namun, dalam kenyataannya, menjelang 64 tahun usia NKRI, kesejahteraan umum itu, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, masih jauh dari kenyataan. Jauh panggang daripada api! Masih jauh di awang-awang, meminjam istilah Wakil Wali Kota Blitar.
Bahkan, masih ditambahi dengan embel-embel, tidak akan mungkin hal itu terwujud. Pasalnya, di dalam kenyataan yang terjadi saat ini, yang kaya, semakin kaya. Dan, sebaliknya, yang miskin, semakin miskin.
Pertanyaannya adalah, mengapa demikian? Apakah ada yang salah dengan demokrasi yang diterapkan di Indonesia? Atau, ada kendala-kendala lain yang signifikan dengan perwujudan demokrasi ala Indonesia? Ataukah... ataukah... dan ataukah yang lainnya!
Ironisnya, pertanyaan-pertanyaan itu mempunyai deretan jawaban yang tidak akan cukup diuraikan di sini. Bahkan, jika mau diurai, tidak akan cukup waktu di dalam hidup kita untuknya. Semua terpilin dan terjalin menjadi satu, bak benang kusut yang menggumpal.
Tetapi, di atas itu semua, saya adalah bagian dari gelintir orang yang masih meyakini bahwa demokrasi ala Indonesia pasti dapat diterapkan dengan baik untuk mewujudkan mimpi menciptakan kesejahteraan umum tersebut.
Langkah pertama yang mungkin saja dapat dilakukan adalah dengan cara memilih pemimpin yang benar. Memilih pemimpin yang memang dekat dan memiliki kepedulian besar akan nasib masyarakat yang diwakilinya.
Dan, mumpung, kita semua tengah dalam euforia pesta demokrasi, langkah pertama ini harus segera direalisasikan. Nasib kita selama lima tahun mendatang, harus jelas mengalami peningkatan. Jangan sampai tergadaikan dengan "kenikmatan sesaat".
Janji para calon pemimpin kita, di kursi legislatif dari tingkat daerah hingga nasional; juga janji calon presiden dan wakil presiden kita, catatlah dengan baik. Pertimbangkan mana yang realistis demi mewujudkan kesejahteraan umum, yang menjadi prasyarat mereka untuk memimpin.
Jangan pilih yang muluk-muluk. Yang dapat terukur dan dapat ditagih janjinya pula saja, yang nanti kita pilih. Eliminasi para petualang demokrasi dan orang yang ingin memanfaatkan demokrasi kita. Mulai dari yang terkecil. Mulailah dari Kota Blitar.
Jika itu sudah terjadi, maka bolehlah kita berharap dari demokrasi ala Indonesia ini. Ingat, perubahan adalah keniscayaan di dalam demokrasi!

*Diterbitkan di Cakrawala edisi April 2009

Peluang

Peluang akan berlipat ganda saat mereka diraih. Begitu kata Sun Tzu, tokoh ternama Cina abad 6 SM mengatakan. Atau, mungkin petuah bijak peninggalan jenderal ternama di dalam buku sejarah bangsa Cina.
Peluang, kata inilah yang seharusnya menjadi perhatian Pemkot Blitar, di tengah semakin mendesaknya batas waktu untuk mewujudkan visi dan misinya, baik di dalam Renstrada maupun RPJMD II Kota Blitar.
Banyak capaian yang sebenarnya telah melebihi target di dalam dua dokumen perencanaan daerah tersebut. Tetapi, janganlah ini dianggap sebagai sesuatu yang dapat dikatakan sebagai garis finish pembangunan daerah.
Ada baiknya capaian dan keberhasilan tersebut dianggap sebagai peluang. Peluang untuk lebih meningkatkan kualitas, dan juga kuantitas capaian. Atau, jika hanya sebatas berpikir buruk, jadikan ini sebagai peluang untuk menutupi dan menambal sulam sejumlah kekurangan yang ada.
Namun, akan lebih baik, jika peluang ini juga digunakan untuk lebih melecut diri, agar kekurangan yang ada; atau semua hal yang harus disempurnakan, menjadi lebih diminimalisasi hingga ke titik yang paling rendah. Ke titik nol.
Terlebih, waktu yang tersisa, walaupun hanya sedikit masih memungkinkan untuk berbuat itu. Satu tahun lebih, apapun dapat terjadi. Sebab, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di sisa waktu yang ada.
Tetapi, janganlah ini dianggap sebagai sesuatu yang ringan, demikian pula dengan sesuatu yang berat. Pembangunan Kota Blitar dapat dikatakan sudah running well. Tidak terlalu meleset dari perencanaannya.
Sekarang, tinggal bagaimana kita semua memandang peluang itu. Mau dimanfaatkan atau tidak, semua itu bergantung kepada Anda, wahai para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di Kota Blitar.
Ingat, waktu terus berjalan, tidak akan pernah berhenti hingga sang waktu sendiri yang sudah lelah untuk berjalan dan berhenti pada waktunya nanti. Gunakanlah satu tahun lebih ini sebagai peluang untuk berbuat yang lebih baik lagi, demi daerah; demi nusa; demi bangsa; dan demi NKRI. Bisa, kan? Yakinlah kita semua bisa!

Amuk

Secara jujur, tadinya editorial ini akan saya beri judul protes kembali. Tetapi, setelah ditimbang-timbang, kok, sepertinya kurang pas. Akhirnya, terlintas judul di dalam otak saya, ya, seperti yang sudah saya tulis di atas.
Jujur saja, saya kembali terkejut, fenomena protes yang tengah menjadi tren di dunia ini, akhirnya, melalui tangan-tangan orang Indonesia, menimbulkan korban jiwa yang, meski hanya satu orang, tetapi menimbulkan sebuah keironisan.
Sebab, sekali lagi kekerasan menjadi sebuah jawaban atas sebuah permasalahan. Jika mungkin istilah kekerasan menjadi kurang pas di dalam pandangan Anda semua; mungkin istilah amuk-lah yang menjadikannya pas.
Benar, protes yang kemudian berubah menjadi amuk, menelan korban jiwa Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Aziz Angkat, beberapa waktu lalu. Meski bukan karena "amuk massa" tersebut, tetapi diyakini peristiwa ini memicu penyakit jantung yang diidapnya.
Setelah peristiwa 27 Juli 1996 dan seterusnya di dalam konteks kekinian, bangsa ini seolah menjadikan amuk, sebagai klimaks dari protes; atau unjuk rasa; atau demonstrasi dan perjuangan yang dilakukannya.
Amuk menjadi jawaban dari masalah yang tengah diperjuangkannya. Tidak peduli melanda siapapun dan dilakukan oleh siapapun. Kekerasan seolah-olah harus ditegakkan, demi mempertahankan pendapat. Demokrasi seolah-olah harus disertai dengan anarkisme.
Padahal, protes atau unjuk rasa atau demonstrasi adalah sarana yang tepat untuk menunjukkan ekspresi ketidakpuasan atas sebuah kebijakan yang ditetapkan. Protes/unjuk rasa/demonstrasi merupakan sebuah senjata yang ampuh untuk mengkritisi kebijakan yang tidak tepat.
Lihat saja deretan "people power" yang tercatat dalam sejarah bangsa dan negara ini. Hampir semuanya tertuju pada kritisasi kebijakan para pemimpin negeri, dan bahkan, malahan untuk mengkritisi pola kepemimpinan mereka yang dianggap tidak cocok dan melukai hati rakyat.
Tujuannya dapat dianggap sebagai suatu yang mulia. Dan, bahkan, malahan dianggap sebagai awal mula dari sebuah orde pemerintahan yang akan dijalankan. Orde yang dianggap pasti akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Meski, jika mau jujur, "people power" tersebut tetap juga akan menelan korban jiwa.
Hanya, jika mau jujur, di dalam pandangan saya, apa yang terjadi di Sumatera Utara adalah sebuah kekonyolan. Perjuangan pemekaran wilayah yang dilakukan sejak lama, memang menimbulkan frustasi bagi mereka yang melakukan perjuangan tersebut.
Tetapi, seharusnya tidak menggunakan cara-cara yang represif. Sebab, perjuangan pemekaran wilayah yang terjadi selama ini, selalu dilakukan secara damai, meski masih berujung pada kepentingan politis semata, dan tidak membawa perubahan pada sisi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang berjuang dan berkorban, namun elit politik yang merasakannya.
Mau diakui atau tidak, inilah potret yang terjadi di negeri ini dalam konteks kekinian. Frustasi atas kemandegan yang terjadi di era otonomi daerah dan reformasi ini, yang juga akibat ulah para elit politik, harus disalurkan melalui kekerasan. Bak kotak pandora yang terbuka.
Nasionalisme Indonesia yang perlahan-lahan meluntur, digantikan dengan rasa chauvanistik yang menjulang. Pemekaran wilayah tidak dianggap sebagai upaya di dalam memperkuat rasa persatuan dan kesatuan Indonesia yang berbasis atas kearifan lokal, tetapi hanya dipandang sebagai upaya untuk bagi-bagi "kue kekuasaan" belaka. Paradoks dan ironis.
Sampai kapan hal ini terus terjadi? Sampai kapan kecarut-marutan yang ada di negeri ini terus berjalan? Sampai kapan... sampai kapan... dan sampai kapan lainnya! Saya hanya dapat terus-menerus menggelengkan kepala.
Untungnya saja hal ini tidak berlaku di Kota Blitar. Komitmen atas persatuan dan kesatuan Indonesia dapat terwujud dengan baik di sini. Tetapi, maafkan jika saya berpikir buruk, ketika proses demokratisasi berubah menjadi kemandegan di sini, akankah salah seorang, atau malahan banyak elit politik di Kota Blitar, dan belahan Indonesia lainnya, bernasib sama dengan Abdul Aziz Angkat?

*Diterbitkan di Cakrawala edisi Maret 2009

Protes (2)

Lagi-lagi saya menulis tentang masalah protes di dalam editorial ini. Tetapi, sekali lagi saya ingatkan, ini bukan hanya sekadar bentuk protes saya. Melainkan karena masalah ini seolah sudah menjadi fenomena tersendiri di dunia, dalam konteks terkini.
Ya, fenomena tersendiri di masa-masa awal tahun 2009 ini. Fenomena, yang tragisnya, menerpa sisi kebesaran sejarah bangsa Indonesia, di satu sisi. Ya, kabar tentang semrawutnya implementasi pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) di Mojokerto. Jika bicara yang ini, maka saya juga termasuk salah seorang yang ikut protes. Bukan karena masalah apa, saya hanya teringat pemeo: bangsa yang besar adalah bangsa yang juga menghargai (kebesaran) sejarah bangsanya.
Dan, memang, sudah tidak dapat lagi dipungkiri mengenai kebesaran Kerajaan Majapahit dan pengaruhnya di dalam membentuk karakter bangsa. Tetapi, kini, dalam kenyataannya, begitu mudah peninggalannya diobrak-abrik. Oleh pemerintah, lagi!
Karena itulah, bukan sekadar romantisme sejarah belaka, jika saya dan mungkin jutaan orang yang merasa dirinya sebagai bangsa Indonesia ikut mengajukan protes mengenai hal ini. Kaji ulang pembangunan PIM, itulah intinya!
Dan, bersyukur pula, pemerintah mau mendengarkan, sehingga masalah pembangunan PIM ini dapat ditunda terlebih dahulu untuk melakukan kaji ulang. Sehingga, diharapkan, nilai-nilai yang terkandung dari peninggalan Majapahit tidak sirna dan menjadi bekal kepada generasi penerus, untuk lebih menghargai lagi bangsa dan negara mereka yang sejak nenek moyang dahulu sudah diakui kebesarannya.
Satu lembar telah ditutup dengan hasil yang lumayan, meski di dalam sudut hati saya yang lain, saya juga menyimpan kekhawatiran dengan rencana Pemkot Blitar di dalam melakukan revitalisasi Kawasan Wisata PETA Blitar. Kalimat: "jangan-jangan kawasan itu juga akan bernasib sama dengan peninggalan Kerajaan Majapahit," terus terngiang di telinga saya.
Sehingga, saya secara langsung dan tidak langsung, terus mengingatkan agar jangan sampai revitalisasi tersebut akan mengalami nasib yang sama dengan PIM. Kajian menyeluruh dari semua aspek, terutama dari segi historis , saya rasa juga perlu untuk dilakukan.
Tidak hanya sekadar masterplan yang sekarang ini tengah beredar.
Tidak hanya sekadar mengejar target waktu, dan menyingkirkan filosofi dan gelora semangat para pahlawan PETA Blitar. Tidak hanya... tidak hanya... dan sejumlah tidak hanya lainnya.

Mengapa demikian? Sungguh, kekhawatiran saya ini hanya dilandasi pemikiran negatif: jangan sampai masyarakat Kota Blitar dicap buruk dengan kalimat, "warga bangsa yang tidak bisa menghargai jasa para pahlawannya!" Titik.
Sedih rasanya jika harus mendengar tangis para pahlawan PETA Blitar di dalam kubur sana. Dan, sedih pula jika saya harus mendengar tangis Shodancho Soeprijadi, yang entah di mana keberadaannya, jika tahu bahwa revitalisasi Kawasan Wisata PETA Blitar senasib dengan pembangunan PIM sebelum dihentikan oleh pelakunya sendiri (pemerintah).
Sedih... sedih... dan saya hanya dapat mengelus dada sambil memijat kepala yang pusing melihat perilaku generasi penerus bangsa yang semaunya sendiri dan tidak menghargai jasa para pendahulunya. Bagaimana dengan Anda?

*Diterbitkan di Cakrawala edisi Februari 2009

Protes (1)

Mungkin Anda terkejut membaca judul editorial kali ini. Ya, kata protes, pasti memunyai konotasi yang tidak baik di dalam pikiran Anda semua. Saya memakluminya, seperti halnya, mungkin, Anda semua juga memakluminya.
Tetapi, tunggu dulu. Lihat dan simak dengan baik-baik, ke mana arah editorial ini akan menuju. Jangan secara parsial mengartikan editorial ini. Sebab, jika Anda memandangnya dari sudut yang parsial, maka akan terasa kontroversial.
Lembar ini akan saya buka dengan mengenang kembali sejumlah peristiwa daerah, nasional, hingga internasional, yang berujung pada dua persitiwa besar yang terjadi pada tahun 2008. Fenomena Barrack Husein Obama; dan peristiwa "sepatu terbang".
Fenomena pertama, tidak akan saya ulas secara terperinci, karena mungkin Anda semua juga adalah pihak-pihak yang "terhipnotis" fenomena tersebut. Sehingga, mungkin saja, Anda semua tergolong ke dalam "Obamania", untuk merujuk kepada para pendukung Presiden AS pertama dari kalangan kulit hitam tersebut.
Dan, yang memang, benar akan saya bahas di sini adalah peristiwa "sepatu terbang" yang mengenai Presiden AS sebelum Obama, George Walker Bush, atau George Bush Junior. Peristiwa mengejutkan yang juga menjadi kado "indah" bagi George Bush Junior di akhir masa jabatannya.
Adalah Muntazer Al-Zaidi, seorang wartawan asal Irak yang "menghadiahkan sepatu terbang" tersebut, dan dalam jangka waktu cepat, namanya menjadi buah bibir di seantero dunia. Bukan apa-apa, bentuk protes Al-Zaidi atas kesewenang-wenangan AS di negaranya, Irak, dilakukan dengan cara yang tidak lazim. Bayangkan, "pemimpin dunia" menjadi target lemparan sepatu. Sekali lagi, tidak lazim, dan mungkin juga memalukan bagi Bush Junior!
Ya, jika dilihat memang tidak lazim. Melemparkan sepatunya ke arah wajah presiden negara superpower, merupakan sesuatu yang berbeda dan telah dilakukan Muntazer Al-Zaidi, jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk protes lainnya, seperti unjuk rasa atau demonstrasi.
Sepatu menjadi senjata. Bukan spanduk, selebaran, dan lain sebagainya, untuk menunjukkan rasa protesnya. Cara yang, sekali lagi, amat tidak lazim. Tetapi, mampu mencuri perhatian, dan bahkan, mungkin, nantinya akan diikuti oleh, entah, berapa orang lagi.
Namun, bukan itu (melempar sepatu sebagai bentuk protes) yang akan saya ajak Anda semua untuk merenung. Melainkan, lebih pada substansinya: bahwa di dalam melakukan protes, orang dapat melakukan apa saja. Terlebih, jika objek yang diprotes itu telah mengundang kebencian yang mendalam.
Perilaku pelaku protes juga pastilah tidak dapat diredam. Mereka sudah "gelap mata" untuk mempertahankan apa yang menjadi aspirasi mereka.
Tetapi, dari sini kita dapat belajar, jika berbuat sesuatu yang tidak adil, khususnya bagi para pejabat, Anda siap-siap saja menerima bentuk protes tak lazim, dan bahkan, memalukan diri Anda.
Karena itulah, jika tidak ingin kena lemparan sepatu, bahkan mungkin wajan, panci, dan lain sebagainya, wahai para pejabat, bertindak-adillah dan ingat atas tujuan Anda diberikan amanat oelh rakyat, yaitu demi mengelola yang dimiliki masyarakat guna kesejahteraan mereka pula. Rasanya hanya itu. Tidak lebih dan tidak kurang. Titik! Bagaimana dengan Anda, wahai para pejabat Kota Blitar (dan Indonesia)?

*Diterbitkan di Cakrawala edisi Januari 2009

Cinta

Seolah tidak ada lagi kata sakti nan mandraguna di dunia ini, selain cinta. Ya, cinta; kasih sayang; dan sejumlah frase lainnya yang sejenis menjadi kumpulan kata sakti yang pasti disukai dan diinginkan oleh semua manusia yang ada di dunia.
Cinta memang tidak mengenal siapa pun yang harus dikenakannya. Cinta juga tidak pandang apakah manusia yang terkena panahnya itu sempurna dalam bentuk fisik atau tidak. Cinta pun tidak ingin jika dirinya tidak menyapa dan menyentuh relung hati semua makhluk yang ada di alam semesta ini.
Tetapi, di satu sisi, cinta yang terlihat indah itu juga dapat menyakitkan. Bak sebuah kotak pandora, jika cinta telah melejit dari dalamnya, cinta pula yang akan menyakiti. Mengapa cinta demikian? Mengapa cinta seolah tidak selalu memberikan kabar bahagia? Mengapa cinta begini dan begitu? Ah, biar cinta sendiri yang menjawabnya.

Tanggung Jawab

Negeri yang rakyatnya hanya mau menerima perintah dan tidak pernah turut memperhatikan atau mengatur pemerintahan negerinya, tidak memiliki kemauan dan melakukan kemauan itu dengan tanggung jawab penuh....
Demikian yang disampaikan Drs. Mohammad Hatta, mantan Wakil Presiden RI I. Sebuah pesan yang "telak" ditujukan kepada semua aparatur pemerintah, dari tingkat pusat hingga daerah, jika kita mau mencernanya.
Mengapa demikian? Sebab, mau diakui atau tidak, pemerintah, merupakan "aktor utama" dan memiliki peran yang besar di dalam mengelola semua "kekayaan" negara, pun daerah, demi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Dan, di balik sebuah pengelolaan, pasti juga terkandung makna pertanggungjawaban di sana. Mulai dari proses perencanaan hingga evaluasinya, harus dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Di hadapan masyarakatnya.
Mengapa demikian? Sebab, hal ini akan menjadi indikator pelaksanaan pembangunan daerah dalam masa satu tahun berjalan. Dari sana dapat diukur sejauh mana efektivitasnya. Apa yang telah dilakukan; inovasi apa yang telah terjadi; serta apa yang menjadi kekurangannya.
Dari sana pula, dapat menjadi sebuah cermin. Apa yang harus dilakukan pada tahun mendatang, sekaligus menyempurnakan kekurangan-kekurangan di dalam proses pembangunan daerah tahun sebelumnya. Semua dicurahkan demi mengejar sasaran yang telah disepakati bersama.
Tentu saja tidak ada yang objektif di dalam menilai pertanggungjawaban tersebut. Tetapi, patut diingat, komitmen bersama untuk menjalankan semua proses pembangunan daerah haruslah berada di atas segalanya.
Pertanggungjawaban, pada prinsipnya, bukanlah sarana untuk mengadili si pelaksana kebijakan. Dia hanyalah sebuah sarana untuk merefleksikan kemampuan dan kekurangan pelaksanaan pembangunan daerah. Dia hanyalah sebuah sarana yang harus menunjukkan sebuah keberlanjutan. Di adalah sarana untuk mengukur efektivitas pembangunan daerah di masa itu.
Karena itulah, akan lebih bijak dan lebih baik, jika kita mau mempelajari secara jeli pertanggungjawaban tersebut. Berilah masukan yang objektif, baik saran, kritik ataupun solusi dari apa yang telah terjadi pada proses pembangunan tahun lalu. Jadikan itu sarana untuk lebih meningkatkan partisipasi kita semua di dalam pembangunan daerah.
Bagi pemerintah, pertanggungjawaban ini haruslah mencerminkan rasa keadilan dan objektivitas. Katakan dengan jujur mana saja hal-hal yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Dan, katakan pula apa saja yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah itu.
Jika pemerintah dan para pemegang kebijakan sudah mau jujur, ada baiknya pula masyarakat menyadarinya dan mengulurkan tangannya untuk membantu. Hakekat sistem manajemen pembangunan partisipatif akan berjalan jika hal ini dapat dilakukan.
Pertanggungjawaban, sekali lagi, bukanlah sarana untuk mengadili. Tetapi, dia adalah cermin bagi kita semua, cermin sampai sejauh mana kita mau peduli terhadap pembangunan daerah. Bukankah hasil pembangunan itu akan dinikmati oleh kita semua?

"Laskar Pelangi"

Mungkin Anda terkejut membaca judul editorial saya kali ini. Mungkin di antara Anda yang berkomentar bahwa saya latah dengan fenomena film "Laskar Pelangi" yang tengah ditayangkan di bioskop-bioskop di hampir seluruh wilayah Indonesia. Atau, novelnya yang telah lebih dulu menghentak!
Tetapi, harus saya tegaskan di sini, bahwa secara jujur saya terangkan, saya belum pernah menonton film tersebut, mungkin dikarenakan di Kota Blitar tidak terdapat satu pun bioskop di masa kini; dan bahkan, saya belum pernah membaca novelnya. Namun, bukan berarti saya tidak mengikuti perkembangan zaman.
Namun, saya harus jujur, saya patut berterima kasih dan mengapresiasi karya brilian anak bangsa Indonesia, seperti Andrea Hirata, si pengarang novel Laskar Pelangi; dan Riri Riza serta Mira Lesmana yang mengangkat novel tersebut ke layar bioskop.
Namun, bukan hal itu yang akan saya sampaikan melalui ruang yang sempit ini. Terus terang, saya tergelitik dan terinspirasi dengan sebuah artikel di sebuah surat kabar harian nasional, yang mengangkat judul "Laskar Pelangi" Politisi Harus Menangis, guna saya angkat di dalam ruang ini.
Sedikit petikan tulisannya saya sampaikan di sini: "Pelangi adalah rakyat. Rakyat perlu didengar. Dalam berbagai dialog, pejabat pemerintah ingin dimengerti rakyat. Maka, pejabat diberi waktu bicara, banyak menjelaskan. Rakyat hanya mendengar penjelasan. Untuk menangkap aspirasi rakyat, dengarkanlah rakyat. Supaya bisa mendengar, diamlah jangan banyak bicara (Kompas, 8 Oktober 2008)."
Maka, jika diambil sebuah analogi, "laskar pelangi" adalah laskar rakyat. Rakyat Indonesia, pastinya. Laskar yang selama ini, jika mengacu pada petikan tulisan di atas, hanya selalu diposisikan sebagai pendengar. Sebagai penonton bagi para pejabat pemerintahan.
Dan, calon pejabat pemerintahan pula.
Lho, ada apa dengan pejabat dan calon pejabat pemerintahan? Anda mungkin akan bertanya-tanya. Baiklah, dengan analogi bahwa pemerintahan saat ini, yang terdiri dari lembaga eksekutif dan legislatif, secara nasional akan memasuki masa paripurna tugasnya pada tahun 2009 mendatang, apa yang tengah terjadi pada bulan-bulan terakhir ini?
Dapat dipastikan mereka tengah menyiapkan sebuah strategi untuk "merengkuh" pelangi tersebut. Caranya juga seragam. Dengan kampanye yang simpatik. Memampangkan senyum yang penuh dengan ketulusan –kelihatannya.
Semua senyum dari wajah yang seolah tulus itu dipampangkan melalui medium yang dapat dilihat "laskar pelangi". Dan semua seolah-olah dibuat dengan seindah mungkin, meski dalam kenyataannya justru "merusak" keindahan!
Semua mencoba meraih simpati dari "laskar pelangi". Meski nantinya, setelah mereka menjadi pejabat pemerintahan, dapat dipastikan meninggalkan dan melupakan "laskar pelangi" yang terkena "hipnotis" dengan cara memberikan dukungan kepada mereka.
Dan, mau diakui atau tidak, inilah konsekuensi demokrasi "pesta-pora" yang tengah berlaku di negeri ini. Demokrasi formalitas yang tidak (atau belum) menyentuh substansi, bahwa demokrasi hanyalah sekadar alat untuk mencapai tujuan bersama: kesejahteraan masyarakat!
Maka, wajar adanya jika di dalam masa kampanye "bak ibu yang sedang mengandung"; selama lebih-kurang sembilan bulan ini, tidak ada satu pun dari calon pejabat pemerintahan itu yang tidak menebar pesona. Tidak main-main, dalam menebar pesona tersebut, mereka pukul rata; tidak pakai prinsip tebang pilih, seperti halnya penegakan hukum di bidang korupsi!
Tidak peduli negara tengah terimbas krisis akibat ketamakan neo-liberalisme. Tidak peduli negeri ini terus-menerus dirundung kemalangan. Mereka akan tetap menebar pesona. Menjelma menjadi "selebritis-selebritis" lokal hingga nasional, menyaingi selebritis aslinya. Semua dilakukan demi kepentingan mereka dalam jangka pendek, dengan mengatasnamakan upaya "merengkuh" pelangi.
Padahal, sebenarnya, "laskar pelangi" tersebut sudah jenuh dengan perilaku mereka. Pencitraan mereka tidak begitu masuk ke dalam alam sadar "laskar pelangi" dan tidak mampu menggerakkan mereka secara keseluruhan untuk mendukung para calon pejabat pemerintahan.
Mengapa demikian? Sebab, "laskar pelangi" itu kini sadar bahwa mereka akan tetap menjadi "laskar pelangi" seperti gambaran Andrea Hirata di dalam novelnya. Toh, seusai "pesta" digelar, semua orang akan melupakan apa yang ada dan terjadi di dalam "pesta" tersebut.
Maka, jangan salahkan jika "laskar pelangi" itu nantinya akan "bergerak" dan menghukum mereka, dengan cara tidak memilih para calon pejabat pemerintah yang selama ini tidak berpihak kepada "laskar pelangi". Pesan saya: "laskar pelangi", bola itu sekarang berada di tangan Anda. Genggamlah dan gunakan dengan sebaik mungkin. Majulah "laskar pelangi"!

* Dimuat di dalam bulletin Cakrawala edisi November 2008

10 Hak Dasar Warga Miskin

1. Hak atas pangan;
   
2. Hak atas kesehatan;
   
3. Hak atas pendidikan;
   
4. Hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaha;
   
5. Hak atas perumahan dan tempat tinggal yang layak;
   
6. Hak atas air bersih dan sanitasi;
   
7. Hak atas tanah;
   
8. Hak atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
   
9. Hak atas rasa aman dan perlakuan atas ancaman tindak kekerasan;
   
10. Hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

Masalah Kemiskinan

Pada bangsa apa pun, ketika para peneliti mengarahkan perhatiannya, mereka selalu menemukan dua golongan manusia: golongan yang berkecukupan dan golongan yang melarat. Di balik itu semua, selalu ditemukan suatu keadaan yang sangat menarik: golongan yang berkecukupan selalu semakin makmur tanpa batas, sedangkan golongan yang melarat selalu semakin kurus sehingga hampir-hampir tercampak di atas tanah, tak berdaya (Prof. Dr. Wajdi dalam Qardawi, 1987).

Illustrasi oleh Hbs, 2007

Kemiskinan, adalah sebuah permasalahan sosial-kemasyarakatan yang telah berlangsung sejak zaman dahulu kala. Hampir di semua penjuru dunia, termasuk di Indonesia, terlebih pasca-“dihantam” krisis multidimensi, kemiskinan beserta objeknya –orang miskin- dapat ditemui. Mulai dari yang hanya berlindung di bawah luasnya alam semesta, hingga yang berlindung di bawah rumah-rumah kumuh dan fasilitas-fasilitas umum yang dapat menjadi pelindung dari teriknya matahari dan berjatuhannya titik-titik air hujan, seperti jembatan; teras-teras toko dan lain sebagainya.

Sebagai masalah sosial-kemasyarakatan, kemiskinan sendiri kini telah menjadi sebuah studi tersendiri yang selalu mengundang “perdebatan dan pembahasan yang mendalam”. Banyak teori dan definisi dari kemiskinan telah diungkapkan oleh para ahli ilmu sosial. Levitan (1980), misalnya, mendefiniskan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Schiller (1979), kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Kemudian, seorang ahli dari Indonesia, Emil Salim, mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (Ala, 1981).

Kemiskinan juga seringkali dipahami dalam pengertian yang sederhana: keadaan kekurangan uang, rendahnya pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar sehari-hari. Padahal, sebenarnya, menurut Bappenas RI, kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks, baik dari faktor penyebab maupun dari dampak yang ditimbulkannya.

Di sisi lain, secara sosiologis, kemiskinan sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup layak. Namun lebih dari itu, kemiskinan menyangkut kemungkinan atau probabilitas orang atau keluarga miskin untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya.

Menurut John Friedman (1979), kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial seperti yang dimaksudkan oleh Friedman tersebut meliputi: pertama, modal produktif atas aset, misalnya tanah, perumahan, peralatan, pendidikan dan kesehatan; kedua, sumber keuangan, seperti pendapatan dan kredit yang memadai; ketiga, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama; keempat, network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai; serta kelima, informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

Chambers (1987), mendefinisikan kemiskinan sesuai dengan kenyataan dan konseptualnya. Menurut dia, inti masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut sebagai deprivation trap atau perangkap kemiskinan, yang terdiri atas lima unsur: (1) kemiskinan itu sendiri; (2) kelemahan fisik; (3) keterasingan atau kadar isolasi; (4) kerentanan; dan (5) ketidakberdayaan. Kelima unsur ini seringkali berkait satu dengan yang lain, sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin.

Dari kelima dimensi di atas, kerentanan dan ketidakberdayaan perlu mendapat perhatian yang utama. Kerentanan, menurut Chambers, dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna menghadapi situasi darurat. Kerentanan ini sering menimbulkan poverty rackets atau ‘roda penggerak kemiskinan’ yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta bendanya dan aset produksinya, sehingga mereka menjadi rentan dan tidak berdaya.

Ketidakberdayaan keluarga miskin, salah satunya tercermin melalui sewenang-wenangnya golongan elit mem-fungsi-kan diri sebagai oknum yang menjaring bantuan yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang miskin. Ketidakberdayaan keluarga miskin, pada kesempatan lain, dimanifestasikan dalam hal kerapnya keluarga miskin ditipu dan ditekan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Ketidakberdayaan sering pula mengakibatkan terjadinya bias bantuan terhadap si miskin, yang ternyata malah diberikan kepada kelas di atasnya yang seharusnya tidak berhak memperoleh subsidi (Soetrisno dalam Dewata, 1995).

Seseorang atau sebuah keluarga yang miskin sering mampu tetap survive dan bahkan bangkit kembali, terutama bila mereka memiliki jaringan atau pranata sosial yang ‘melindungi dan menyelamatkan’. Seseorang atau keluarga yang jatuh pada ‘lingkaran setan atau perangkap kemiskinan’, mereka umumnya sulit untuk bangkit kembali. Seseorang yang dibelit ‘perangkap kemiskinan’ acapkali tidak bisa ikut menikmati hasil pembangunan dan justru menjadi korban pembangunan, rapuh, tidak atau sulit mengalami peningkatan kualitas kehidupan, dan bahkan acapkali justru mengalami penurunan kualitas kehidupan (Suyanto dalam Bappeda Kota Blitar dan Lembaga Penelitian Unair, 2003).

Latar Belakang dan Penyebab Kemiskinan

Berdasarkan penyebab yang melatarbelakanginya, secara teoritis, kemiskinan dibedakan ke dalam dua kategori. Pertama, kemiskinan alamiah, yang didefinisikan sebagai kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumberdaya yang langka jumlahnya dan/atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya, faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alami memang ada, dan bukan karena ada kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Di dalam keadaan kemiskinan alamiah tersebut dimungkinkan terdapat perbedaan kekayaan, tetapi dampak perbedaan tersebut akan ‘diperlunak’ oleh adanya pranata tradisional, seperti pola hubungan patron-client, jiwa gotong royong dan sejenisnya yang fungsional untuk meredam kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial.

Dalam arti lain, kemiskinan alamiah lebih banyak disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Pada kondisi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lemah atau terbatas, peluang produksi lebih kecil atau tingkat efisiensi produksinya relatif rendah.

Kedua, kemiskinan struktural. Kemiskinan pada kategori ini kerap disebut sebagai kemiskinan buatan (man made poverty). Baik langsung maupun tidak langsung, kemiskinan stuktural umumnya disebabkan oleh tatanan kelembagaan yang mencakup tidak hanya tatanan organisasi, tetapi juga mencakup masalah aturan main yang diterapkan. Kelembagaan struktural yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas secara merata. Dengan demikian, sebagian anggota masyarakat tetap miskin, walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan.

Kemiskinan struktural dalam banyak hal terjadi bukan karena seorang individu atau anggota keluarga malas bekerja atau karena mereka terus-menerus sakit. Berbeda dengan perspektif modernisasi yang cenderung mem-vonis kemiskinan bersumber dari lemahnya etos kerja, tidak dimilikinya etika wirausaha atau karena budaya yang tidak terbiasa dengan kerja keras. Menurut Soemardjan (1980), yang dimaksud kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Secara teoritis, kemiskinan struktural juga dapat diartikan suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber, dan oleh karena itu, dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku adalah sedemikian rupa keadaannya, sehingga mereka yang termasuk ke dalam golongan miskin tampak tidak berdaya untuk mengubah nasibnya dan tidak mampu memperbaiki hidupnya. Struktur sosial yang berlaku telah ‘mengurung’ mereka ke dalam suasana kemiskinan secara turun-menurun. Sejalan dengan itu, mereka hanya mungkin keluar dari ‘kemelaratan’ melalui suatu proses perubahan struktur yang mendasar.

Kemiskinan struktural biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup miskin dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya. Mereka itu (golongan miskin, red) walaupun merupakan kelompok mayoritas dari masyarakat, dalam realitanya tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya. Sedangkan masyarakat minoritas yang kaya raya, biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol pelbagai kehidupan, terutama segi ekonomi dan politik. Selama golongan kecil yang kaya raya itu masih menguasai pelbagai kehidupan masyarakat, selama itu pula diperkirakan struktur sosial yang berlaku akan bertahan, yang berakibat terjadinya kemiskinan struktural.

Ciri utama kemiskinan struktural, adalah tidak terjadinya, kalaupun terjadi, sifatnya lamban sekali yang disebut sebagai mobilitas sosial vertikal. Mereka yang miskin akan tetap hidup dengan kemiskinannya, sedangkan yang akaya akan tetap menikmati kekayaannya. Menurut pendekatan struktural, adalah terletak pada ‘kungkungan’ struktural sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan pelbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Kelemahan ekonomi tidak memungkinkan mereka untuk memperoleh pendidikan yang berarti agar bisa melepaskan diri dari ‘kemelaratan’.

Ciri lain kemiskinan struktural adalah timbulnya ‘ketergantungan’ yang kuat dari pihak miskin terhadap kelas sosial-ekonomi di atasnya. Menurut Mas’ud (1994), adanya ‘ketergantungan’ inilah yang selama ini berperan besar dalam memerosotkan kemampuan si miskin untuk bargaining dalam hubungan sosial yang sudah ‘timpang’ antara pemilik tanah dan penggarap; antara majikan dan buruh. Dengan kata lain, pihak yang miskin relatif tidak dapat berbuat banyak atas eksploitasi dan proses marginalisasi yang dialami, karena mereka tidak memiliki alternatif pilihan untuk menentukan nasib ke arah yang lebih baik.

Secara makro, pemahaman tentang kemiskinan mencakup: (1) gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar; (2) gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi; serta (3) gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia (Sidik, 2006).

Selanjutnya, secara umum, teori-teori yang menjelaskan mengapa terjadi kemiskinan, dapat dibedakan menjadi teori yang berbasis pada pendekatan ekonomi dan teori yang berbasis pada pendekatan sosio-antropologi, khususnya tentang budaya masyarakat.

Teori yang berbasis pada teori ekonomi, antara lain melihat kemiskinan sebagai akibat dari kesenjangan kepemilikan faktor produksi; kegagalan kepemilikan; kebijakan yang bias ke perkotaan; perbedaan kualitas sumberdaya manusia; serta rendahnya pembentukan modal masyarakat atau rendahnya perangsang untuk penanaman modal. Di sisi lain, pendekatan sosio-antropologi menekankan adanya pengaruh budaya yang cenderung melanggengkan kemiskinan (kemiskinan kultural).

Sementara itu, pada sisi lainnya terdapat pandangan proses pemiskinan sebagai akibat kebijakan yang bias perkotaan. Lipton dan Vyas (1981) mengajukan konsep ‘urban bias’ dalam menjelaskan mengapa terjadi kemiskinan di negara sedang berkembang. Menurut Lipton dan Vyas: “Small, interlocking urban elites -comprising mainly businessmen, politicians, bureaucrats, trade-union leaders and supporting staff of professionals, academics and intelectuals- can in a modern state substantially control the distribution of resources”.

Bias perkotaan ini dipercaya oleh Lipton, karena menurutnya memang terdapat antagonisme antara penduduk pedesaan dan perkotaan, di mana yang pertama ditandai dengan kemiskinan. Karena itu, tidaklah mengherankan jika pembangunan yang hanya diarahkan ke perkotaan akan mengakibatkan semakin memburuknya kehidupan penduduk miskin di perdesaan. Untuk mengatasi kecenderungan yang negatif seperti itu, Lipton berpendapat bahwa negara sedang berkembang seharusnya mengarahkan kegiatan investasinya ke sumberdaya utama yang mereka miliki: pertanian yang padat karya (labour intensive).

Sementara itu, teori David C Korten menjelaskan, mengacu pada dikuasainya ekonomi dunia oleh korporat alias perusahaan-perusahaan raksasa dunia serta kerajaan finansial, dampak yang terjadi adalah merajalelanya kemiskinan. Kecuali aktual dan relevan dengan kondisi serta tantangan dunia dewasa ini, peringatan itu juga sejalan dengan arus pemikiran besar yang kini sedang bangkit serta bergaung di mana-mana. Yakni pemikiran, gerakan, bahkan langkah konkret untuk mengakhiri kemiskinan dengan pandangan, sikap, dan langkah yang dikenal sebagai the post-corporate world.

Dalam gerakan dan upaya baru itu, negara dengan pemerintahnya tetap harus berperan sentral serta membangun sosok hukum, peraturan, dan kebijakan publik yang memihak kepentingan rakyat banyak. Namun, peran negara dan pemerintah saja tidak memadai. Harus ikut serta dan disertakan peran dan partisipasi potensi dan kekuatan-kekuatan masyarakat, termasuk yang amat strategis adalah peran dan partisipasi dunia usaha.

Pergeseran pemikiran itu juga berakibat pada pergeseran gerakan kebangkitan dan pembaruan politik. Gerakan politik berikut hak-hak dasar politik serta hak-hak asasi harus sekaligus hak sosial, ekonomi, dan kultural. Pendekatan terhadap esensi pemahaman hak-hak dasar yang kecuali politik juga menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, dan kultural mempunyai konsekuensi dan implikasi dalam pendekatannya. Secara simplistis perbedaan itu ada yang merumuskan, jika hak-hak dasar politik bertitik berat pada bicara, hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya harus mengandalkan perbuatan.

Relevansi pernyataan itu berlaku aktual bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Pandangan itu diperkuat oleh transisi demokrasi yang sedang Indonesia lalui, di mana seharusnya demokrasi mengacu dan identik dengan non-kekerasan. Tetapi, sejauh ini pengalaman di Indonesia menunjukkan demokrasi yang bersisi substansial kebebasan memberi kesan disertai justru dengan maraknya bukan saja unjuk rasa, protes, namun sekaligus bentrokan dan kekerasan. Jika dicermati beragam kasusnya, yang terbanyak bersumber pada kemiskinan dan ketidakadilan. Di antaranya berupa penggusuran yang membangkitkan protes, unjuk rasa, bentrokan, dan kekerasan.

Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Keberhasilan menurunkan kemiskinan tidak semata berada di tangan pemerintah. Peran dari masyarakat pun amat diperlukan. Indikator yang kasat mata adalah adanya pembangunan yang menyeluruh, yang mencakup bidang pertanian; pendidikan; kesehatan, termasuk keluarga berencana; serta prasarana pendukungnya. Indikator ini merupakan syarat layak manusia untuk ’hidup’.

Sedangkan, upaya penanganan kemiskinan, haruslah dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Upaya itu kurang lebih bisa digambarkan demikian: komitmen yang sangat kuat dari semua pihak, terutama pemerintah; program-program pengentasan kemiskinan yang jelas dan komprehensif; bersifat memberdayakan masyarakat, dan bukan hanya sekadar bersifat kedermaan (charity); serta memerlukan anggaran besar yang dapat digunakan secara efektif, efisien, dan bebas dari kebocoran.

Istilah lainnya, dalam penanganan kemiskinan, haruslah dapat memadukan tiga arah kebijakan: kebijaksanaan tidak langsung untuk menciptakan kondisi makro yang mendukung penanggulangan kemiskinan; kebijaksanaan langsung membantu golongan masyarakat miskin (affirmative action); dan kebijaksanaan khusus untuk menjamin keberlangsungan (suistainability) program (Kartasasmita dalam Kompas, 13 September 2006).

Upaya pemerintah sekarang melalui program-program BLT; BOS; PKPS-BBM; dan lain sebagainya, memang merupakan langkah ’instan’ yang cukup baik dalam menangani kemiskinan. Namun, yang saat ini justru diperlukan adalah tindakan langsung yang berupa program affirmatif yang mampu membangun pemberdayaan dan keberdayaan.

Bukan lagi hanya bersifat kedermaan, seperti yang dilakukan melalui program-program BLT dan lain sebagainya tersebut. Sehingga, yang muncul kemudian adalah kemandirian. Satu kata kunci lain adalah, program-program tersebut harus dilakukan oleh masyarakat ”golongan” miskin itu sendiri dan bukan oleh orang lain atas nama atau untuk masyarakat miskin. Dan, pastinya pula, program-program tersebut harus menjamin keberlangsungan sifatnya.

Program-program pemberdayaan ini juga harus tertuang dalam sebuah formulasi-formulasi yang tepat dan sesuai dengan wilayahnya. Jangan sampai program ini muncul hanya karena desakan politis, atau karena desakan-desakan lainnya yang hanya bersifat sesaat. Selain itu, sasaran yang akan terkena pelaksanaan program ini juga harus tepat, dan tidak mengenai pihak-pihak yang selama ini merasa ”diuntungkan” dengan program-program pemberdayaan ini.

Dampak lain dari adanya penanganan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan secara mandiri dan berkelanjutan, adalah menggugah kembali semangat kegotongroyongan dan solidaritas di antara anak bangsa. Karena, dengan kepedulian masyarakat sekitar di dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini kepada si miskin, membuat keterikatan di antara komunitas masyarakat yang ada, menjadi kuat. Tidak ada pandang bulu, semua terlibat berdasarkan kemampuan masing-masing.

Cakrawala

Logo Cakrawala

Ada beberapa sahabat saya yang menginginkan agar Bulletin Cakrawala, seperti yang sering saya singgung sebagai sumber up-load data di blog saya ini, dimunculkan dan dijelaskan kepada para pengunjung blog ini. Terutama berkaitan dengan sejarah Bulletin Cakrawala.
Karena itulah, melalui ruang ini, saya akan sedikit memberikan gambaran, seperti apa Bulletin Cakrawala itu.
Di dalam sejarahnya, Bulletin Cakrawala lahir pada tahun 2005. Melalui sebuah proses yang memakan waktu selama satu tahun penuh, pada tahun 2004, proses kelahiran bulletin ini, mulai dapat mencium aroma dunia pada sekitar bulan Februari 2005.
Ide awal penerbitan Bulletin Cakrawala ada pada inisiatif Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Blitar, M. Taufik, SH, M.AP. Dalam sebuah kesempatan di tahun 2004, Kepala Bappeda Kota Blitar itu memanggil saya, yang ketika itu dalam posisi menganggur atau jobless dari pekerjaan saya yang menjadi tukang ngluyur itu.
Kepala Bappeda Kota Blitar itu menyatakan niatnya untuk membuat sebuah media cetak yang dapat mengeksplorasi warna-warni pembangunan di Kota Blitar, dan di dalam pandangan Kepala Bappeda Kota Blitar, saya dapat membantunya mengeluarkan semua potensi pembangunan daerah di Kota Blitar itu di dalam bentuk media cetak.
Jujur saja, ketika itu -dan sampai sekarang- saya masih beranggapan kalau saya belum memiliki pengalaman di bidang itu. Terlebih, ketika itu, di Kota Blitar, saya masih dianggap sebagai orang yang masih bau kencur. Namun, karena keyakinan dan kepercayaan Kepala Bappeda Kota Blitar amat sayang untuk dilewatkan, saya pun menyatakan sanggup untuk mengemban amanat itu. Tetapi, saya beri catatan, jika saya masih belajar dan membutuhkan bimbingan dari Kepala Bappeda Kota Blitar.
Singkat cerita, setelah melalui proses yang panjang, akhirnya dapat terbitlah Bulletin Cakrawala, sesuai dengan apa yang diharapkan Kepala Bappeda Kota Blitar. Di dalam proses tersebut, saya merekrut sejumlah tukang ngluyur lainnya, untuk membantu kelancaran pelaksanaan penerbitan Bulletin Cakrawala, sambil mulai berancang-ancang untuk membuat badan hukum, yang kemudian kami namakan Jurnalis Independen Blitar (JIB).
Meski memakai embel-embel jurnalis, tetapi, orang-orang di dalamnya merasa masih belum pantas untuk menyandang label profesi jurnalis, wartawan, atau ungkapan jenis profesi ini dalam bentuk kata lain. Kami, di dalam organisasi tersebut, lebih bangga jika disebut sebagai tukang ngluyur. Karena, memang, pekerjaan kami ngluyur ke sana-kemari mengumpulkan informasi yang berguna untuk penerbitan Bulletin Cakrawala. Lagipula, kami di dalam organisasi tersebut, hanyalah sebagai orang-orang muda yang sedang belajar menulis dengan baik.
Pada tahun 2005 itu, Cakrawala masih terbit dua bulanan. Dan, pada tahun 2006, seiring dengan perluasan fungsi dan wilayah peliputannya, Cakrawala yang tadinya merupakan media murni informasi pembangunan daerah, menjelma menjadi bulletin milik Pemerintah Kota Blitar, meski masih dikelola Bappeda Kota Blitar, yang memberikan informasi secara cerdas tentang Kota Blitar. Jadwal terbitnya pun mengalami perubahan menjadi bulletin bulanan.
Sekadar informasi, Bulletin Cakrawala, meski sedikit mengalami pergeseran fungsi, tetap mengusung motto Meniti Pembangunan Partisipatif. Maksud dari motto tersebut adalah apa yang disampaikan di dalam bulletin ini tidak lari dari koridor Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP), yang menjadi “roh” pembangunan daerah di Kota Blitar.
Tidak terasa pula, telah tiga tahun lebih Bulletin Cakrawala hadir di ruang baca masyarakat Kota Blitar. Tujuan lain dari penerbitan ini untuk mencerdaskan masyarakat Kota Blitar pun, mulai terlihat. Meski, masyarakat Kota Blitar tidak mengetahui kerap kali terjadi pergantian personil yang menangani Bulletin Cakrawala ini, mulai dari pengelola hingga pelaksananya: kami.
Dalam konteks kekinian, pengelola Cakrawala di bawah tanggung jawab Kepala Bappeda Kota Blitar, adalah Taufik Rahman Hakim, S.Sos dan Hardiyanto, SH. Beberapa orang yang turut menjadi pengelola Cakrawala adalah Ir. Jajuk Indihartati; Drs. Yudha Budiono; PR. Prabandari, SH; (Alm.) Ir. Bambang Sampurno; dan Ir. Heru Catur W, MT.
Di jajaran Dewan Redaksi juga mengalami silih-ganti personil, di antaranya M. Sidik, S.Sos, M.AP dan Priyo Suhartono, S.Sos, M.Si, yang harus pindah jabatan di instansi lain di lingkup Pemerintah Kota Blitar. Dalam konteks kekinian, Dewan Redaksinya terdiri atas Drs. Tri Iman Prasetyono, M.Si; Dra. Eka Atikah; Drs. Ec. Priyo Istanto; Ir. Made Sukawardika, yang biasanya diwakilkan Gigih Mardana, S.Sos; dan Joko Purnomo, S.Sos.
Sementara untuk pelindung dan penasehatnya adalah Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS (Wali Kota Blitar); M. Samanhudi Anwar (Ketua DPRD Kota Blitar); Ir. H. Endro Hermono (Wakil Wali Kota Blitar); dan Drs. H. Anang Triono, MM (Sekretaris Daerah Kota Blitar). Pelindung dan penasehat Bulletin Cakrawala yang telah digantikan personil baru, karena mereka tidak menduduki jabatan tersebut adalah H. Zainuddin, M.Pd (Mantan Wakil Wali Kota Blitar); dan Drs. Suyanto, M.Si (Mantan Sekretaris Daerah Kota Blitar).
Di dalam tubuh pelaksananya, juga mengalami pergantian. Di antara mereka yang telah dinonaktifkan adalah M. Santoso dan Hernando. Sementara, yang masih aktif hingga kini adalah saya; M. Irfan Anshori; Heri Setyo Budi; dan Kusnul Hidayati.
Harapan kami di dalam melaksanakan penerbitan Bulletin Cakrawala, tidak muluk-muluk. Hingga di masa mendatang, jika kami terus dipercaya mengerjakan penerbitan Bulletin Cakrawala adalah, ingin memberikan dan menjadikan arti bagi masyarakat Kota Blitar di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hidup NKRI!